Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Agustus 2021
Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR

Ilustrasi "swab test". (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta menyelidiki penyebab mahalnya harga tes PCR di dalam negeri. Pasalnya, harga tes PCR di Indonesia mencapai Rp 1 juta rupiah sekali tes.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi korban eksploitasi mafia bisnis kesehatan, yang mencari untung besar di tengah krisis.

Baca Juga

Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India

“Karena itu saya minta Pemerintah memeriksa semua alur pengadaan perangkat PCR dan proses distribusi ke klinik penyelenggara pelaksana tes PCR," jelas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/8).

Menurut dia, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan soal mahalnya harga tes COVID-19 itu.

"Bila terbukti ada pihak yang coba mencari keuntungan berlebih bisa segera diambil tindakan hukum,” desak Mulyanto.

Terkait dengan ketergantungan impor terhadap reagen dan bahan kimia penunjang tes PCR lainnya, Mulyanto minta Pemerintah ke depan untuk terus mengembangkan industri petrokimia dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto

Pemerintah juga, lanjut Mulyanto, harus memperkuat ekosistem dan infrastruktur riset dasar bidang industri dan enzim molekular (industrial and molecular enzyme). Termasuk bidang kimia sintetik (chemical synthesis). Sehingga mampu memproduksi sendiri reagen dan bahan kimia lainnya.

"Ini agar Indonesia tidak tergantung pada impor bahan yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat," jelas Mulyanto.

Untuk jangka pendek Pemerintah perlu mengatur ketentuan impor reagen dan bahan lain pendukung PCR ini sedemikian rupa sehingga dapat menekan harga tes PCR.

"Misalnya menugaskan BUMN membeli reagen dalam jumlah besar dan komitmen jangka panjang agar harga dapat ditekan,” imbuh Mulyanto.

Untuk mempercepat waktu testing, ke depan, Mulyanto berharal Pemerintah memperbanyak laboratorium tempat tes PCR, yakni lab Bio Safety Level 2.

Kemenkes telah menentukan batas tertinggi tes PCR COVID-19 saat ini di kisaran Rp 500-900 ribu. Jumlah itu terbilang mahal dibanding harga PCR di India yang kini mulai diturunkan menjadi sekitar Rp 95 ribu dari semula sekitar Rp 150 ribu.

Tingginya harga PCR di Indonesia turut disorot dokter sekaligus musisi, Tompi. Lewat akun Twitternya @dr_tompi, ia menyebut harga PCR di Indonesia terlalu mahal.

"Harga PCR atau swab harus semurah-murahnya!!! Negara harus hadir memastikan ini. Kenapa negara lain bisa lebih murah dari kita saat ini? Bukankah Beli bayam 100 selalu lebih murah dari beli bayam 10. Ayo lah Bisa! Mohon kendalinya Pak Jokowi," kata dia, Rabu (11/8).

Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, tingginya PCR disebabkan oleh komponen pembentukan harga yang telah dikaji oleh tim.

Meski demikian, pihaknya mengaku tetap membuka masukan dari berbagai pihak terkait kemungkinan menurunkan harga. (Knu)

Baca Juga

Pengunjung Mal Belum Divaksin Wajib Bawa Surat PCR dan Swab Antigen

#COVID-19 #Test Covid 19 #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Bagikan