Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel
Serangan Israel. ANTARA FOTO/Reuters-Mohammed Salem/hp.
MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara Palestina dan Israel sedang memanas usai kelompok Hamas melakukan serangan ke pemukiman Israel pada Sabtu (7/10). Sejak serangan itu, Palestina dan Israel terlibat konfrontasi yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak.
Menyikapi meningkatnya eskalasi konflik Palestina-Israel, Anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.
Baca Juga:
Selain itu, kata dia, Indonesia juga harus memperlihatkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai konflik global dengan pendekatan dialog sehingga kedamaian dapat terwujud.
“Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi . Oleh karena itu Indonesia terus berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik di belahan bumi lainnya dengan cara damai melakui dialog-dialog,” kata Anton dalam keterangannya, Rabu (11/10).
Anton mengingatkan sikap politik Indonesia di pergaulan internasional adalah mendorong negosiasi perdamaian multilateral secara kredibel berdasarkan solusi dua negara yang tengah berkonflik.
Menurut Anton, langkah tersebut sejalan dengan parameter internasional yang telah disepakati di bawah naungan PBB, khususnya dalam menyikapi permasalahan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.
“Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya peningkatan eskalasi perang terbuka antar Israel dan Palestina, maka Pemerintah harus segera menyusun langkah-langkah evakuasi WNI di daerah konflik,” ungkapnya.
Baca Juga:
Anton menyebut konflik Palestina-Israel berakar pada penjajahan, perampasan hak-hak rakyat, dan perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menekankan persoalan Palestina bukan hanya merupakan permasalahan agama melainkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.
“Saya berharap Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar dapat menyerukan agar tindakan kekerasan yang terjadi di Palestina segera dihentikan dan mendorong langkah dialog antar ke 2 negara menuju penyelesaian yang adil,” ujar Anton.
Dikatakan Anton, pemerintah Indonesia harus menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina dan membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara. Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik di Palestina.
“Agar dapat membantu penyelesaian konflik di Palestina tersebut sehingga korban jiwa tidak semakin bertambah,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Israel Terus Tolak Pengiriman Bantuan Kemanusian ke Gaza Saat Gencatan Senjata
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Pertemuan Bersejarah Paus Leo XIV-Presiden Abbas, Makna di Balik 10 Tahun Perjanjian Vatikan-Palestina
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pertemuan Bersejarah Paus Leo XIV dan Presiden Palestina, Vatikan Tegaskan Dukung Solusi 2 Negara
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap