Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 11 Oktober 2023
Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

Serangan Israel. ANTARA FOTO/Reuters-Mohammed Salem/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara Palestina dan Israel sedang memanas usai kelompok Hamas melakukan serangan ke pemukiman Israel pada Sabtu (7/10). Sejak serangan itu, Palestina dan Israel terlibat konfrontasi yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak.

Menyikapi meningkatnya eskalasi konflik Palestina-Israel, Anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.

Baca Juga:

Menlu AS akan Kunjungi Israel di Tengah Konflik

Selain itu, kata dia, Indonesia juga harus memperlihatkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai konflik global dengan pendekatan dialog sehingga kedamaian dapat terwujud.

“Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi . Oleh karena itu Indonesia terus berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik di belahan bumi lainnya dengan cara damai melakui dialog-dialog,” kata Anton dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Anton mengingatkan sikap politik Indonesia di pergaulan internasional adalah mendorong negosiasi perdamaian multilateral secara kredibel berdasarkan solusi dua negara yang tengah berkonflik.

Menurut Anton, langkah tersebut sejalan dengan parameter internasional yang telah disepakati di bawah naungan PBB, khususnya dalam menyikapi permasalahan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

“Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya peningkatan eskalasi perang terbuka antar Israel dan Palestina, maka Pemerintah harus segera menyusun langkah-langkah evakuasi WNI di daerah konflik,” ungkapnya.

Baca Juga:

Israel Ancam Mengebom Setiap Konvoi Pembawa Bantuan ke Gaza

Anton menyebut konflik Palestina-Israel berakar pada penjajahan, perampasan hak-hak rakyat, dan perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menekankan persoalan Palestina bukan hanya merupakan permasalahan agama melainkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

“Saya berharap Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar dapat menyerukan agar tindakan kekerasan yang terjadi di Palestina segera dihentikan dan mendorong langkah dialog antar ke 2 negara menuju penyelesaian yang adil,” ujar Anton.

Dikatakan Anton, pemerintah Indonesia harus menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina dan membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara. Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik di Palestina.

“Agar dapat membantu penyelesaian konflik di Palestina tersebut sehingga korban jiwa tidak semakin bertambah,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Lebih dari 1.000 Orang Tewas Pasca Serangan Hamas di Israel

#DPR RI #Partai Demokrat #Palestina #Israel
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Israel Terus Tolak Pengiriman Bantuan Kemanusian ke Gaza Saat Gencatan Senjata
Beberapa barang bantuan yang ditolak masuk ke Gaza adalah barang-barang yang dianggap oleh otoritas Israel berada di luar cakupan bantuan kemanusiaan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Israel Terus Tolak Pengiriman Bantuan Kemanusian ke Gaza Saat Gencatan Senjata
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Dunia
Pertemuan Bersejarah Paus Leo XIV-Presiden Abbas, Makna di Balik 10 Tahun Perjanjian Vatikan-Palestina
Makna simbolis dan spiritual Yerusalem bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Pertemuan Bersejarah Paus Leo XIV-Presiden Abbas, Makna di Balik 10 Tahun Perjanjian Vatikan-Palestina
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Dunia
Pertemuan Bersejarah Paus Leo XIV dan Presiden Palestina, Vatikan Tegaskan Dukung Solusi 2 Negara
Paus Leo XIV untuk pertama kalinya bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Vatikan, Roma, Italia. Pertemuan bersejarah ini digambarkan berlangsung dalam suasana bersahabat
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Pertemuan Bersejarah Paus Leo XIV dan Presiden Palestina, Vatikan Tegaskan Dukung Solusi 2 Negara
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan