Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum
Andika Pratama - Minggu, 19 Juni 2022
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo memberikan keterangan pers dalam acara Funbike HUT Ke-76 Bhayangkara di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (19/6). ANTARA/Laily Rahmawaty
MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai bersiap dalam mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya dengan membentuk Satgas Nusantara.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pembentukan Satgas Nusantara dalam Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Baca Juga
"Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, itu tidak bisa kita hindari,” ujarnya di Jakarta, Minggu (19/6).
Ia melanjutkan, nantinya Satgas Nusantara akan melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan menyebarkan ujaran kebencian saat Pemilu.
"Apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks akan diingatkan," tegasnya.
Baca Juga
Dedi menuturkan, Satgas Nusantara bakal memproses hukum kepada kelompok atau masyarakat jika menyebarkan konten yang berpotensi memecah belah persatuan.
"Sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," terangnya.
Dedi berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga persatuan serta menjunjung nilai kebhinekaan satu sama lain.
"Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) selalu mengingatkan, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebhinekaan dalam bingkai NKRI," tutup dia. (Knu)
Baca Juga
Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Mensesneg Susun Formasi Tim Komite Reformasi Polri, Bakal Segera Bekerja
Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Disebut Calon Terkuat Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Komjen Suyudi Malah Pilih Fokus Bekerja
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Setelah Penangkapan para Perusuh, Polda Metro Bantah Rumor Incar para Pendemo untuk Dipidana
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
