PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Juni 2022
PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

PKB Merah Solo, Jawa Tengah menolak DPP PKB berkoalisi dengan PKS di Pemilu 2024, Rabu (15/6). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah politik DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang membuat koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilu 2024 mendapatkan penolakan dari kader di Kota Solo.

Koordinator PKB Merah Solo, Budi Santoso mengatakan, pihaknya menolak koalisi dua parpol tersebut, karena bertentangan dengan ideologi partai. Terlebih, PKB lahir dari rahim NU tidak sejalan dengan koalisi itu.

Baca Juga

Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

"PKB lahir dari NU, tentu ideologinya segaris dengan NU. Jadi koalisi itu bertentangan dengan situasi kebatinan pemilih loyal atau kultural PKB," ujar Budi dalam konferensi pers, Rabu (15/6).

Dikatakannya, PKB bisa saja berkoalisi dengan partai-partai lain selain PKS di Pemilu 2024. Menurutnya, PKB bisa berkoalisi dengan partai nasionalis seperti, PDIP, Partai Golkar atau Gerindra.

"Kalau PKB berkoalisi dengan PKS dinilai tidak cocok secara kebatinan oleh teman-teman daerah," kata dia.

Baca Juga

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Ia menjelaskan PKB disebut sejumlah lembaga survei sebagai yang paling kuat. Dengan hasil survei itu bisa dijadikan modal Pemilu 2024.

"Jika koalisi itu tetap diteruskan saya khawatir akan membuat PKB daerah kecewa meninggalkan partai," kata dia.

Ia berharap dengan ini bisa dijadikan dasar DPP PKB untuk membatalkan niat koalisi dengan PKS. Bahkan, untuk gerakan penolakan ini juga akan diikuti DPC PKB lainnya di daerah lain.

"Seperti Karanganyar, Klaten, dan Sragen. Teman-teman dari Garut, Madiun dan Jakarta sudah komunikasi juga menolak koalisi dengan PKS," papar dia.

Ia menegaskan PKB Merah ini tidak menutup kemungkinan terbentuk di Madiun, Jakarta, Surabaya, Semarang, Klaten, Karanganyar, dan Garut. Sementara itu, terkait capres PKB tetap mendukung Muhaimin Iskandar.

"Kami meyakini para pemilih loyal PKB di daerah-daerah akan mendukung Gus Muhaimin, asalkan tidak berkoalisi dengan PKS," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Elite PKB Usulkan Koalisi Semut Merah Usung Cak Imin-Anies di Pilpres 2024

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Anggota Komisi VI DPR RI sebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Bagikan