Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 Juni 2022
Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid. Foto: Dok/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi isu yang terus menggelinding dalam beberapa hari terakhir.

Sebagian kalangan menilai dua parpol berbasis pemilih Islam ini bakal susah disatukan, namun sebagian lainnya justru menilai jika PKB dan PKS bersatu maka akan menjadi satu poros kekuatan politik yang dahsyat karena keduanya memiliki basis akar pemilih yang riil.

Baca Juga

Elite PKB Usulkan Koalisi Semut Merah Usung Cak Imin-Anies di Pilpres 2024

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi PKB dengan PKS dilakukan dengan niat yang tulus dan positif untuk memberikan solusi alternatif buat Indonesia.

"Misalnya, menghentikan polarisasi yang selama ini terjadi ketika menjelang dan sesudah pemilu. Selain itu, koalisi ini juga bisa memberikan harapan baru atas kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ini kan penting,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/6).

Pria yang karib disapa Gus Jazil ini mengatakan, komunikasi yang dibangun dengan PKS bisa berjalan dengan baik. Meskipun, ia mengakui bahwa kedua parpol ini memiliki konstituen yang berbeda.

”Koalisi PKB dan PKS ibarat peribahasa: asam di gunung, garam di laut, di dalam periuk kita bertemu,” ungkapnya.

Baca Juga

Sederet Tokoh Non-Parpol yang Dilirik PKB untuk Jadi Cawapres

Apakah nantinya koalisi ini juga akan mengajak partai lain yang sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB), misalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga memiliki basis pemilih kelompok Islam, Gus Jazil mengatakan bahwa pihaknya memiliki tata krama dalam berpolitik.

”PKB punya tata krama. Kalau orang sedang lamaran jangan ikut melamar, kecuali nanti begitu lamarannya batal, mau balik, ya kita terima. Misalkan sekarang KIB lagi pacaran, kan kita nggak ganggu. Kalau nggak jadi, namanya orang patah hati ya kita terima,” tuturnya.

Menurut anak buah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini, hal seperti itu sangat wajar terjadi. Termasuk wajar ketika PKB saat ini menggagas koalisi dengan PKS.

”Wajar-wajar saja. Kami juga nggak ingin jomlo, wajar-wajar saja. Mau dibilang test water, silakan. Mau dibilang pacaran dini, silakan,” katanya.

Politikus asal Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, ini menegaskan bahwa koalisi yang hendak dibangun dengan PKS memiliki arah, cita-cita dan visi yang jelas untuk memperbaiki kondisi bangsa ke depan.

”Jadi bukan hanya ketemu di jalan, say hello terus pacaran. Kita juga hitung nasabnya dari nasab yang sama, asal usulnya kalau ke depan membangun rumah tangga kayak apa," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

#Partai Politik #Pilpres #Pemilu #Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan