PDIP Puji Sistem Silon KPU yang Mudahkan Parpol di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 11 Mei 2023
PDIP Puji Sistem Silon KPU yang Mudahkan Parpol di Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang terus berinovasi dalam setiap tahapan Pemilu 2024, mendatang.

Hasto mengatakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang diterapkan oleh KPU sangat memudahkan partai politik dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif.

Baca Juga:

Pesan Gibran ke 45 Bacaleg PDIP Solo: Perbanyak Bertemu Warga dan Aktif di Medsos

Hal itu disampaikan Hasto di tengah memberikan sambutan saat mendaftarkan Bacaleg PDIP ke Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (11/5)..

"Kami juga memberikan apresiasi kepada KPU karena telah memudahkan tugas parpol sehingga seluruh pendaftaran dapat dilakukan dengan menggunakan Silon, sistem pencalonan yang menunjukkan peningkatan kualitas dari seluruh penyelenggaraan Pemilu," kata Hasto.

Saat pendaftaran Bacaleg partai berlambang banteng moncong putih itu, Hasto turut didampingi oleh sederet jajaran DPP PDIP yakni Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Utut Adianto.

Kemudian, Eriko Sotarduga, Arif Wibowo, Djarot Syaiful Hidayat, Sri Rahayu, Sadarestuwati, Ribka Tjiptaning, Rokhmin Dahuri hingga Prof Hamka Haq.

Baca Juga:

Putri Puan Maharani Jadi Bacaleg PDIP

Hasto menambahkan, dengan proses pendafatan menggunakan Silon maka seluruh proses termasuk kelengakapan dokumen Bacaleg dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasto lantas menyerahkan dokumen pandaftaran Bacaleg PDIP ke KPU. Hal tersebut diawali dengan penyerahkan surat kuasa dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Seokarnoputri yang ditandatangani dengan materai.

"Kemudian penyerahan ini menujukan bahwa sistemnya sudah sangat baik. Maka pada kesempatan ini kami serahakan kepada Ketua KPU RI," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Tak Hanya Artis, PDIP Calonkan Belasan Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Jadi Bacaleg

#Hasto Kristiyanto #PDIP #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan