PDIP Jadi Kunci Terbentuknya Koalisi Parpol dalam Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Maret 2023
PDIP Jadi Kunci Terbentuknya Koalisi Parpol dalam Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di kandang PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (16/3). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum terbuka menyatakan sikap perihal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, PDIP menjadi kunci terbentuknya koalisi partai politik dalam Pemilu 2024.

"Tadi saya katakan, beberapa hari yang lalu bahwa koalisi ini benar-benar akan terbentuk apabila PDIP sudah bersikap," kata Yusril Ihza Mahendra di kandang PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (16/3).

Baca Juga:

PBB-PPP akan Jajaki Kerja Sama di Pemilu 2024

Yusril menjelaskan, PDIP jadi penentu terbentuknya koalisi-koalisi lantaran partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki 128 kursi di DPR. Terlebih, saat ini PDIP merupakan partai penguasa di tanah air.

"(Koalisi) akan terbentuk apabila PDIP sudah bersikap, oleh karena kita tahu PDIP itu yang memegang suara terbanyak di DPR kita sekarang, kemudian juga PDIP juga sedang memerintah sekarang," terang Yusril.

Maka, Menteri Sekretariat ke-13 ini berucap, terbentuknya koalisi partai politik Pemilu 2024 tergantung dari sikap PDIP.

Baca Juga:

Yusril Gelar Pertemuan dengan Cak Imin

Memang diketahui, sejauh ini PDI Perjuangan belum menyatakan sikap dan belum mengumumkan siapa sosok yang layak menjadi calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024.

Sedangkan partai lain seperti NasDem, PKS dan Demokrat sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

"Oleh karena itu keputusan dari PDIP itu akan mendorong terbentuknya koalisi yang lain," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

PPP Ajak PDIP dan PBB Gabung KIB Plus

#Yusril Ihza Mahendra #PDIP #Partai Politik #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bagikan