PBB-PPP akan Jajaki Kerja Sama di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Maret 2023
PBB-PPP akan Jajaki Kerja Sama di Pemilu 2024

Ahmad Baidowi (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertemuan antara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan membahas sejumlah hal. Salah satunya penjajakan kerja sama untuk Pemilu 2024.

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra akan menyambangi markas PPP untuk bertemu dengan elite partai ka'bah pada Senin (13/3), siang, pukul 14.00 WIB

Baca Juga:

Setelah Bertemu PBB, PPP Agendakan Bertemu PDIP

"Rencana pembahasan penjajakan kerja sama, khususnya di Pemilu 2024," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut pria yang karib disapa Awiek ini, kerja sama kedua parpol berpeluang terealisasi mengingat PPP dan PBB merupakan partai berbasis islam.

Selain itu, kata Awiek, kedua parpol ini juga sama-sama menginginkan Pemilu 2024 berlangsung damai.

Baca Juga:

Yusril Akan Temui Elite PPP Bahas Eksistensi Parpol Islam

"Pertama sama-sama konsisten mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan," ujarnya.

Awiek melanjutkan, sesama partai islam PPP dan PBB memiliki agenda keumatan yang sama. Sehingga, kerja kedua parpol bisa dikolaborasikan demi mewujudkan aspirasi umat islam.

"Di sejumlah daerah di kabipaten kota, partai bulan bintang ini memilili kursi sehingga bisa bekerja sama untuk mengawal agenda keumatan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Otomatis Gabung KIB jika Ajak PPP Berkoalisi

#DPP PPP #Yusril Ihza Mahendra #Achmad Baidowi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Indonesia
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Apabila rumusan telah rampung, Yusril menuturkan berbagai gagasan terkait reformasi Polri tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Indonesia
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir
Yusril juga berharap TNI dapat mengkaji tulisan Ferry di media sosial dengan cermat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir
Indonesia
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Secara hukum telah diatur pihak yang bisa mengadukan pencemaran nama baik, hanyalah perseorangan (individu), bukan institusi.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Bagikan