PDIP DKI Sebut Formula E Tidak Butuh Pawang Hujan
Foto dari udara pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Senin (21/3/2022). ANTARA/HO-Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Sahroni
MerahPutih.com - Penggunaan pawang hujan saat MotoGP Mandalika, Minggu (20/3) mendapatkan perhatian luas dari dalam dan luar negeri.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berpandangan, Formula E yang bakal diselenggarakan pada 4 Juni mendatang sudah memasuki musim panas.
Baca Juga
PKS Minta Event Formula E Tak Pakai Pawang Hujan: Kita Berdoa Pada Allah
"Kalau bulan Juni kalau hitungan cuaca sudah musim panas. Enggak lah (enggak butuh) karena sudah musim panas," papar Gembong saat dihubungi awak media, Senin (21/3).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, kegiatan yang menyewa pawang hujan di dalam suatu kegiatan sebenarnya sah-sah saja. Seperti yang dilakukan dalam pesta MotoGP di Mandalika, Lombok.
Penggunaan pawang hujan pun wajar saja tergantung penyelenggara yang tidak ingin acaranya terganggu.
"Pawang hujan ini kan ritual ya tergantung penyelenggara. Biasanya kayak gini kan agak kearifan lokal untuk bisa memohon hal-hal seperti itu," ucapnya.
Baca Juga
Tapi, kata dia, untuk kegiatan balap mobil bertenaga energi listrik tersebut semua tegantung pada pimpinan Jakarta, Anies Baswedan, apakah nantinya panggil pawang hujan atau tidak.
"Kalau Pak Anies mau menggunakan itu ya monggo saja silakan,” tuturnya.
Sebelumnya, kehadiran pawang hujan, Rara Isti Wulandari saat gelaran MotoGP Mandalika 2022 jadi perbincangan masyarakat Indonesia bahkan dunia.
Akun resmi media sosial MotoGP pun berterima kasih kepadanya, karena hujan berhasil berhenti setelah turun selama 1 jam 15 menit, dan sempat menunda balapan. (Asp)
Baca Juga
Progres Pengaspalan Sirkuit Formula E Tahap Awal Telah Selesai
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih