PDIP DKI Sebut Formula E Tidak Butuh Pawang Hujan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 Maret 2022
PDIP DKI Sebut Formula E Tidak Butuh Pawang Hujan

Foto dari udara pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Senin (21/3/2022). ANTARA/HO-Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Sahroni

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penggunaan pawang hujan saat MotoGP Mandalika, Minggu (20/3) mendapatkan perhatian luas dari dalam dan luar negeri.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berpandangan, Formula E yang bakal diselenggarakan pada 4 Juni mendatang sudah memasuki musim panas.

Baca Juga

PKS Minta Event Formula E Tak Pakai Pawang Hujan: Kita Berdoa Pada Allah

"Kalau bulan Juni kalau hitungan cuaca sudah musim panas. Enggak lah (enggak butuh) karena sudah musim panas," papar Gembong saat dihubungi awak media, Senin (21/3).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, kegiatan yang menyewa pawang hujan di dalam suatu kegiatan sebenarnya sah-sah saja. Seperti yang dilakukan dalam pesta MotoGP di Mandalika, Lombok.

Penggunaan pawang hujan pun wajar saja tergantung penyelenggara yang tidak ingin acaranya terganggu.

"Pawang hujan ini kan ritual ya tergantung penyelenggara. Biasanya kayak gini kan agak kearifan lokal untuk bisa memohon hal-hal seperti itu," ucapnya.

Baca Juga

PSI Sebut Formula E di Jakarta Perlu Pawang Anggaran

Tapi, kata dia, untuk kegiatan balap mobil bertenaga energi listrik tersebut semua tegantung pada pimpinan Jakarta, Anies Baswedan, apakah nantinya panggil pawang hujan atau tidak.

"Kalau Pak Anies mau menggunakan itu ya monggo saja silakan,” tuturnya.

Sebelumnya, kehadiran pawang hujan, Rara Isti Wulandari saat gelaran MotoGP Mandalika 2022 jadi perbincangan masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Akun resmi media sosial MotoGP pun berterima kasih kepadanya, karena hujan berhasil berhenti setelah turun selama 1 jam 15 menit, dan sempat menunda balapan. (Asp)

Baca Juga

Progres Pengaspalan Sirkuit Formula E Tahap Awal Telah Selesai

#Formula E #PDIP #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Bagikan