PDIP DKI Sebut Formula E Tidak Butuh Pawang Hujan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 Maret 2022
PDIP DKI Sebut Formula E Tidak Butuh Pawang Hujan

Foto dari udara pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Senin (21/3/2022). ANTARA/HO-Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Sahroni

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penggunaan pawang hujan saat MotoGP Mandalika, Minggu (20/3) mendapatkan perhatian luas dari dalam dan luar negeri.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berpandangan, Formula E yang bakal diselenggarakan pada 4 Juni mendatang sudah memasuki musim panas.

Baca Juga

PKS Minta Event Formula E Tak Pakai Pawang Hujan: Kita Berdoa Pada Allah

"Kalau bulan Juni kalau hitungan cuaca sudah musim panas. Enggak lah (enggak butuh) karena sudah musim panas," papar Gembong saat dihubungi awak media, Senin (21/3).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, kegiatan yang menyewa pawang hujan di dalam suatu kegiatan sebenarnya sah-sah saja. Seperti yang dilakukan dalam pesta MotoGP di Mandalika, Lombok.

Penggunaan pawang hujan pun wajar saja tergantung penyelenggara yang tidak ingin acaranya terganggu.

"Pawang hujan ini kan ritual ya tergantung penyelenggara. Biasanya kayak gini kan agak kearifan lokal untuk bisa memohon hal-hal seperti itu," ucapnya.

Baca Juga

PSI Sebut Formula E di Jakarta Perlu Pawang Anggaran

Tapi, kata dia, untuk kegiatan balap mobil bertenaga energi listrik tersebut semua tegantung pada pimpinan Jakarta, Anies Baswedan, apakah nantinya panggil pawang hujan atau tidak.

"Kalau Pak Anies mau menggunakan itu ya monggo saja silakan,” tuturnya.

Sebelumnya, kehadiran pawang hujan, Rara Isti Wulandari saat gelaran MotoGP Mandalika 2022 jadi perbincangan masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Akun resmi media sosial MotoGP pun berterima kasih kepadanya, karena hujan berhasil berhenti setelah turun selama 1 jam 15 menit, dan sempat menunda balapan. (Asp)

Baca Juga

Progres Pengaspalan Sirkuit Formula E Tahap Awal Telah Selesai

#Formula E #PDIP #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Bagikan