PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 13 Oktober 2022
PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).

Dalam kegiatan tersebut, Fraksi PDIP menyoroti minimnya janji kampanye yang terealisasi. Catatan yang dimiliki PDIP, dari 23 janji kampanye Anies pada Pilkada DKI 2017 lalu, hanya 5 yang tercapai.

Baca Juga

Dicari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan

Adapun janji kampanye Anies yang berhasil terealisasi antara lain memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), mengendalikan inflasi, menyelenggarakan berbagai kesenian setiap tahun, meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan ormas, serta integrasi transportasi.

"Dari 23 (janji kampanye Anies) yang kami apresiasi cuma empat sampai lima (janji). Itu kami apresiasi," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di gedung DPRD DKI, Kamis (13/10).

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10). Foto: MP/Asropih

Lalu, lanjut Gembong, banyak janji dan program Anies yang belum terealisasi. Gembong pun menyebut Anies sebagai Gubernur 0 persen.

Pasalnya, jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, menumpuk janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," cetus Gembong.

Baca Juga

Tanggapi Dukungan Jadi Cawapres Anies, Panglima TNI: Fokus Selesaikan Tugas

Dipaparkan Gembong, kinerja Anies yang sangat buruk adalah: normalisasi sungaii 0 persen, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0 persen, pembangunan LRT KPDBU 0 persen, ambil alih air bersih dari swasta 0 persen, pembangunan ITF dalam kota 0 persen, pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur 0 persen serta pembangunan Science Park 0 persen.

Kemudian rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) belum terealisasi atau 0 persen, Fasilitas Park & Ride 0 persen, Taman Pintar 0 persen (dari target 175 lokasi), Rumah DP 0 Rupiah hanya terealisasi 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen), Rumah aman hanya terealisasi 4 unit dari target 267 (1,5 persen) dan Wirausahawan OK OCE hanya terealisasi 6.000 dari target 200.000 (3 persen).

Tak hanya capaiannya yang rendah. Bahkan, ada janji kampanye Anies yang sama sekali tidak berjalan atau capaian nol persen. Seperti program normalisasi atau naturalisasi sungai, pembangunan tempat pengelolaan sampah ITF, hingga pembangunan LRT Jakarta.

"Kami mencoba mengupas satu per satu 23 janji yang disampaikan pak Anies ketika kampanye kemarin. Hasilnya, ada 4 sampai 5 (janji) bisa kami katakan berhasil, tapi selebihnya itu rapot merah," tutup Anies. (Asp).

Baca Juga

Sebelum Lengser, Anies Titip Pembangunan Stadion Tugu

#PDIP #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Bagikan