PDIP: Budiman Sudjatmiko Tak Disanksi, tapi Diberi Warning

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 28 Juli 2023
PDIP: Budiman Sudjatmiko Tak Disanksi, tapi Diberi Warning

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko akhirnya memenuhi panggilan DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi buntut pertemuannya dengan Ketua Umum Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun saat memberikan keterangan pers usai meminta klarifkasi kepada Budiman Sudjatmiko, Jumat (28/7).

Komarudin mengatakan, dirinya mengundang langsung Budiman untuk hadir dan memberikan klarifikasi di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.

Baca Juga:

Pastikan PDIP Solid, Hasto Ungkap Dialognya dengan Budiman Sudjatmiko

"Pak Budiman, tadi juga saya undang beliau. Saya minta klarifikasi terhadap kunjungan beliau ke Pak Prabowo kemarin," kata Komarudin.

Saat dimintai klarifikasi, Budiman menyampaikan bahwa kedatangannya ke rumah pribadi Prabowo bukan dalam rangka menyampaikan dukungan di Pilpres 2024.

Menurut Komarudin, Budiman mengungkapkan niatnya hanya ingin melakukan konsolidasi terhadap dua sosok capres yang saat ini akan maju sebagai presiden.

Karena, kata Komarudin, Budiman melihat sosok bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo merupakan tokoh yang mewakili capres dari generasi reformasi. Sedangkan, bakal capres dari Gerindra Prabowo Subianto sebagai sosok capres dari generasi Orde Baru.

"Tadi saya panggil beliau, beliau menjelaskan ya niatnya dia bukan untuk dukung Pak Prabowo, sebenarnya dia ingin supaya ada konsolidasi calon yang dianggap sebagai calon reformasi, katakanlah begitu," ucap Komarudin.

Baca Juga:

Aktivis PRD Kritik Keras Manuver Budiman Sudjatmiko yang Mendekati Prabowo

"Pak Ganjar sebagai generasi Reformasi, dan Pak Prabowo sabagai generasi Orde Baru, begitu kira-kira. Bagiamana rekonsiliasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," lanjut Komarudin.

Dalam kesempatan itu, Komarudin menegaskan dirinya mendapat tugas untuk memastikan seluruh kader PDIP, baik di tingkat pengurus maupun anggota untuk tegak lurus sesuai arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Tadi saya tegaskan, tapi kewajiban saya sebagai Ketua Bidan Kehormatan harus memastikan semua gerak langkah kader PDIP, baik pengurus maupun anggota partai hanya satu, menangkan Ganjar Pranowo karena itu adalah keputusan partai," tegas Komarudin.

Sementara, saat ditanya wartawan soal sanksi yang akan diberikan kepada Budiman, Komarudin menyebut hal itu tak akan dilakukan oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.

Sebab, dirinya hanya memberikan peringatan kepada Budiman untuk kembali ke jalur organisasi partai.

"Tidak (ada sanksi), hanya memberi warning untuk kembali ke garis organisasi," tutup Komarudin. (Pon)

Baca Juga:

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Diapresiasi Jokowi dan Megawati

#PDIP #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Bagikan