PDIP Bakal Pangkas Anggaran Pembangunan Hotel Bintang 5 TIM

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 25 November 2019
PDIP Bakal Pangkas Anggaran Pembangunan Hotel Bintang 5 TIM

Gedung teater Taman Ismail Marzuki Jakarta. (cc) (cc/)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan pihaknya akan memangkas anggaran pembangunan hotel bintang lima yang masuk dalam revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) tahun anggaran 2020.

"Ia benar (memangkas anggaran pembangunan hotel bintang lima di TIM)," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (25/11).

Baca Juga

Fraksi PDIP DPRD DKI Bakal Jegal Pembangunan Hotel Bintang 5 TIM

Gembong mengaku, pihaknya juga bakal mempertanyakan rencana pembangunan hotel mewah itu kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI, dalam agenda revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM.

Jika pembangunan hotel mewah itu hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, kata Gembong, ia akan meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mencoret anggaran pembangunan tersebut.

"Kalau sudah bicara hotel kan urusannya bisnis. Kalau sudah bicara bisnis kan lupa dengan akar budayanya, orientasinya sudah berbeda. Bukan lagi melestarikan budaya, tapi bicara untung rugi," paparnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: net

Proyek pembangunan rehabilitasi TIM sudah dimulai sejak Juli 2019. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,8 triliun. Pemprov DKI sudah mengantongi anggaran yang bersumber dari APBD 2019 Rp 200 miliar. Sisanya, diajukan dalam rancangan anggaran 2020 dan 2021.

Revitalisasi tahap 1 meliputi bangunan Masjid Amir Hamzah berlokasi di area Plaza Graha Bhakti Budaya, Gedung Parkir Taman dan Pos Damkar yang dikerjakan mulai dari Juli-Desember 2019.

Tahap selanjutnya revitalisasi meliputi Gedung Perpustakaan dan Wisma TIM termasuk hotel bintang 5 dikerjakan dari Juli 2019 hingga Desember 2020 di area eks kantor DPP angkatan 66 ARH hingga jajaran kantin.

Proyek revitalisasi ini direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun 2021.

Salah satu penggiat seni di TIM, Imam Ma'arif, mengaku menolak pembangunan hotel bintang lima di kompleks TIM. Alasannya karena memegang teguh fungsi TIM sebagai pusat seni kreatif dan seni hiburan.

Hal itu tertuang pada Surat Keputusan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin saat meresmikan TIM pada tahun 1968.

Baca Juga

PDIP Tolak Pembangunan Hotel Bintang Lima di TIM

Menurut Imam, pembangunan hotel mewah itu bertolak belakang dengan niat Ali Sadikin. Ia melihat Anies akan akan menempatkan seni hiburan menjadi prioritas, sedangkan seni kreatif cuma jadi pelengkap.

"Indikasi itu bisa dilihat dari kebijakan Anies menyerahkan mandat pengelolahan PKJ TIM selama 30 tahun kepada PT Jakpro, sebuah BUMD yang tak terkait sama sekali dengan kehidupan kreativitas seni," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Taman Ismail Marzuki #Gembong Warsono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan