Pandemi Corona, 106 Anggota DPRD DKI Dilarang Kunker


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta tidak diizinkan melakukan kunjungan kerja (kunker) baik ke luar negeri maupun luar kota. Lantaran merebaknya virus corona yang sudah masuk dalam kategori pandemi oleh WHO.
Hal itu tertuang dalam surat bernomor 287/-079.71. Di mana sejak Senin (16/3) kemarin peraturan itu mulai berlaku kepada seluruh anggota parlemen Kebon Sirih. Aturan ini ditujukan untuk seluruh anggota beserta para pimpinan DPRD DKI tanpa terkecuali.
Baca Juga
"Sehubungan dengan wabah Covid-19 yang telah menyebar di berbagai daerah Indonesia, maka untuk kegiatan kunjungan kerja dalam dan luar negeri untuk alat kelengkapan dewan sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan, kiranya pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan kunjungan kerja," tulis surat larangan itu yang dikutip MerahPutih.com, Selasa (17/3).
Kebijakan itu ditandatangi langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DKI, Hadameon Aritonang mengatakan, bahwa larangan ini berlaku hingga waktu yang belum ditentukan, hingga kondisi dalam keadaan baik terkait virus corona.
"Sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Hadameon.
Seperti diketahui, hingga Senin (16/3) kemarin kasus pasien yang terpapar virus corona berjumlah 134 orang. Pada hari sebelumnya jumlah pasien Covid-19 ada 117 orang dan bertambah 17 pada Senin kemarin.
Baca Juga
Enggak Pernah Kontak dengan Costumer, Satu Pegawai Bank 'Plat Merah' Positif Corona
"Ada penambahan jumlah pasien sebanyak 17 orang (positif tertular virus corona) sehingga saat ini ada 134 pasien yang tertular," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto.
Untuk 17 pasien itu tersebar di sejumlah wilayah yakni Jawa Barat (satu pasien), Jawa Tengah (satu pasien), Banten (satu pasien), dan DKI Jakarta (14 pasien). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
