Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada

MerahPutih.com - Bakal Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyebut wacana penundaan Pemilihan Kepala Daerah harus sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh DPR dan Pemerintah.

"Kalau soal penundaan, jujur kita kan sebagai paslonnya kita bisa menyuarakan, tetapi bagaimana pun juga harus dari pengambil kebijakan tertinggi maksudnya dari DPR. Karena ini kan berbicara undang-undang yang sebenarnya sudah ada," kata Rahayu kepada wartawan, Senin, (20/9).

Baca Juga

Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda

Perempuan yang karib disapa Sarah ini, meminta pemerintah dan DPR membuat regulasi yang tegas. Misalnya, kata politikus Gerindra ini, jika Pilkada ditunda, pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Tinggal ini bagaimana Perppu atau bagaimana untuk memastikan ada aturan yang jelas itu mau dari DPR, atau mau dari KPU dan juga pemerintah yang harus tegas untuk regulasinya," ujarnya.

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini pun mengatakan jika Pilkada ditunda maupun tetap dilanjutkan harus terdapat regulasi yang tepat, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Jadi kalau memang tidak di tunda, itu bagaimana regulasinya dan bagaimana kalau ditunda seperti apa serta sampai kapan kalau masalah ini masih ada. Tentunya ini kan akan terus menguras tenaga dan dana, tetapi juga utamanya adalah keselamatan masyarakat itu yang penting," ujarnya.

Selain itu, Sarah menuturkan jika Pilkada ditunda, maka untuk mengisinya dibutuhkan pelaksaan tugas (Plt). Namun, ia menyoroti seberapa besar keputusan atau kebijakan yang dapat diambil oleh Plt.

Baca Juga

Pilkada Tetap Digelar, Kapolri Keluarkan Maklumat

"Ya ini kan bukan hanya di tangerang selatan, tetapi kita berbicara dengan ratusan wilayah di Indonesia. Ini juga harus menjadi catatan besar jika memang terjadi penundaan, itu saya rasa sangat penting untuk di pertimbangkan dari di tingkat tertinggi," kata dia. (Pon)