PAN Kesulitan Masuk Lingkar Kekuasaan jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 April 2019
PAN Kesulitan Masuk Lingkar Kekuasaan jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Direktur Indopolling Network Wempy Hadir memberikan keterangan terkait hasil survei Pilpres 2019 (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) santer dikabarkan tengah mendekati Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini terlihat dari semakin intensnya komunikasi politik antara PAN dengan koalisi partai politik pengusung petahana.

Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, PAN mesti bersabar sebab Demokrat juga sedang dilakukan pendekatan oleh TKN Jokowi-Maruf Amin untuk membicarakan pilpres.

"Kalau Demokrat masuk dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin, maka menurut saya PAN akan sulit untuk masuk dalam kekuasaan," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (29/4).

Wempy menganggap, Partai besutan Zulkifli Hasan itu sangat lincah dalam melihat peluang untuk masuk dalam kekuasaan dan momentum untuk menyelamatkan partai.

"Pada 2014 yang lalu juga terjadi hal yang sama. Kalau PAN bergabung ke kubu Jokowi dalam koalisi Indonesia hebat, publik tidak heran," ungkap Wempy.

Ketum PAN Zulkifli Hasan beserta Istri saat mendatangi TPS 167 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur untuk menggunakan hak pilihnya, Rabu (17/4/2019). (Devy Nindy Sari Ramadhan/dok)

Wempy melanjutkan, secara matematis, kekuatan Jokowi-Maruf Amin di DPR sudah semakin kokoh sehingga tidak perlu koalisi yang terlalu gemuk. Tercatat dari hasil hitung cepat, mereka menguasai sekitar 53 persen.

"Karena koalisi yang gemuk akan menyulikan dalam membagi kekuasaan dan dalam mengambil keputusan," jelas Wempy.

Kalau PAN dan Demokrat masuk dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin, tentu mereka mendapatkan jatah yang sangat sedikit. Karena masuk di akhir.

"Artinya mereka tidak bisa menuntut secara dengan parpol yang sedari awal mendukung Jokowi-Maruf Amin," jelas Direktur Indo Polling Network ini. (Knu)

#PAN #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial dengan penyaluran sembako di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
AHY menegaskan modernisasi kota harus tetap berakar pada identitas lokal saat berdialog dengan generasi Z di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
Bagikan