Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Jilid V telah rampung menyeleksi persyaratan administratif para capim yang mendaftar. Sebelumnya, Pansel menyebut terdapat 384 pendaftar hingga pendaftaran ditutup Kamis (4/7) lalu, namun setelah diverifikasi terdapat delapan nama yang duplikat.
Dengan demikian, terdapat 376 calon yang mendaftar kepada Pansel untuk mengikuti proses seleksi. Jumlah tersebut kemudian diseleksi secara administratif oleh Pansel selama sepekan terakhir. Dari 376 pendaftar, terdapat 192 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Baca Juga : Tak Diloloskan jadi Capim KPK, Natalius Pigai Gugat Pansel ke PTUN
Komposisi 192 pendaftar itu yakni 180 pria dan sisanya 12 perempuan. Berdasarkan latar belakang profesi, akademisi atau dosen ada 40 orang, advokat/konsultan hukum ada 39 orang, korporasi (swasta, BUMD, BUMN) 17 orang.
Jaksa dan hakim yang lolos 18 orang, anggota TNI tidak ada yang lolos, anggota Polri 13 orang lolos, auditor 9 orang, komisioner/pegawai KPK 13 orang, lain-lain (PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, pejabat negara) ada 43 orang.
Berikut profil dan rekam jejak internal KPK yang lolos seleksi administrasi:
1. Alexander Marwata
Alexander Marwata adalah Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, pria kelahiran Kalten, Jawa Tengah 26 Februari 1967 ini merupakan seorang hakim ad hoc di pengadilan Tipikor Jakarta, dan juga pernah menjadi auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1987-2011.
Namun, pengangkatan Alexander sebagai salah satu pimpinan KPK sempat menuai kontroversi. Sebab, saat menjadi hakim, Alex dianggap kerap memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan memberikan putusan yang ringan bagi para pelaku korupsi. Seperti pada saat kasus mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang dinyatakan Alex tidak terbukti korupsi.
Meski demikian, lelaki lulusan ilmu hukum Universitas Indonesia itu dianggap punya kemampuan untuk menjadi salah satu pimpinan KPK, mengingat pengalamannya sebagai Hakim Tipikor dan auditor di BPKP.
2. Basaria Panjaitan
Basaria Panjaitan dalah Wakil Ketua KPK yang dikenal tegas terhadap para pelaku koruptor. Ia lahir di Pematang Siantar, Medan, Sumatera Utara, 20 Desember 1957. Irjen Pol (Purn) Basaria merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai Komisioner di KPK, dalam pemilihan terbuka oleh anggota Komisi III DPR pada Desember 2015 silam.
Selain menjadi wanita pertama sebagai komisioner, ia juga merupakan wanita pertama dengan pangkat bintang dua, dalam perjalanan sejarah kepolisian Indonesia.
Dalam bidang pendidikan, Basaria merupakan seorang Sarjana Hukum lulusan Sepamilsukwan Polri I, tahun angkatan 1983/1984. Basaria masuk Sekolah Calon Perwira Polri di Sukabumi, dan lulus sebagai Polwan berpangkat Inspektur Polisi Dua atau Ipda.
Baca Juga : 5 'Pendekar' dari KPK Tereliminasi di Babak Awal, 13 Lolos
Setelah itu, ia langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali sejak tahun 1997. Semasa bertugas, Basaria juga menempuh pendidikan pascasarjana dengan jurusan Magister Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia, Depok.
Karier kepolisian Basaria cukup panjang. Dimulai sebagai Reserse Narkoba di Bali, selanjutnya beliau pernah menjadi Kepala Biro Logistik Polri, Kasatnarkoba di Polda NTT, serta menjadi Direktur Reserse Kriminal Pola Kepulauan Riau, dan bertugas di Batam. Dari Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim.
Beliau terkenal pernah memeriksa mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duaji, atas tindak pidana pelanggaran Kode Etik.
3. Laode Muhammad Syarif
Laode M Syarif lahir di Muna, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965. Pria yang memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin, gelar master dari Queensland University of Technology, Brisbane, dan Ph.D dalam hukum lingkungan hidup internasional dari Universitas Sydney ini adalah Wakil Ketua KPK masa bakti 2015-2019.
Laode mengawali kariernya sebagai dosen. Di Negeri Kangguru, ia mengajar di program master untuk Perbandingan Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional dan bekerja di Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan Australia atau Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) dari Sydney University.
Laode merupakan salah satu perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI. Ia juga tercatat menjadi senior Advisor Partnership for Governance Reform in Indonesia.
Ia menjadi anggota aktif Akademi Hukum Lingkungan IUCN dalam bidang pengajaran dan pengembangan kapasitas. Selain itu, Laode juga aktif dalam pelatihan pengendalian korupsi Indonesia yang didanai USAID (United States Agency for International Developmen).
4. Pahala Nainggolan
Pahala Nainggolan dilantik sebagai Deputi Pencegahan di KPK oleh mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki. Latar belakangnya untuk mengisi pos tersebut dirasa cukup. Karena Pahala Nainggolan memiliki pendidikan dan pengalaman sebagai auditor dan konsultan proyek-proyek yang didanai oleh lembaga dunia selama sepuluh tahun terakhir.
Di samping itu, Pahala juga merupakan doktor dari Universitas Indonesia. Riwayat pendidikan Pahala adalah pernah mendalami ilmu akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1983. Kemudian Pahala lulus pada 1986 dan mengawali karir sebagai auditor di badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPKP untuk perwakilan Bali hingga tahun 1989.
Selain menjalani pendidikan di STAN, Pahala juga tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada program magister manajemen hingga kemudian memperoleh gelar doktor pada tahun 2001 lalu.
Sebenarnya secara karir, Pahala cukup baik saat berkecimpung di BPKP. Akan tetapi pada tahun 1995, Pahala Nainggolan sempat mengundurkan dari posisi tersebut. Tidak disebutkan mengapa dia meninggalkan pekerjaannya.
Selepas itu, Pahala bekerja pada berbagai perusahaan multinasional dan menjadi konsultan pada sejumlah proyek hibah luar negeri yang dibiayai oleh USAID, AUSaid, Bank Dunia dan CIDA. Selain itu dia juga bekerja sebagai konsultan untuk program ADB di sektor konservasi laut, pendidikan dasar, air bersih, infrastruktur, kehutanan dan pendanaan untuk LSM lokal, hingga kini.
5. Giri Suprapdiono
Giri Suprapdiono adalah Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Pria kelahiran Ponorogo, 9 Juli 1974 ini sudah mengabdi di KPK selama 14 tahun. Sebelumnya, alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pernah menjadi Direktur Gratifikasi KPK dan Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK.
Sebelum meniti karier di KPK, ini pernah menjadi National Management Consultant di Bappenas-UNDP.
Pada 2014, Giri pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan lembaga antirasuah dan masuk 19 besar. Namun, saat itu ia tak terpilih.
6. Sujanarko
Saat ini Sujanarko adalah Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi (PJAKI) KPK. Salah satu peran yang diembannya adalah menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam mengembangkan program pencegahan korupsi.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Manajer PT Warsila Indonesia, Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN. Sujanarko pernah menjadi pejabat di salah satu BUMN, PT Boma Bisma Indra yang bergerak di bidang jasa permesinan, manufaktur, pengecoran, pembangunan pabrik gula dan pabrik minyak kelapa sawit.
7. Syarief Hidayat
Syarief Hidayat saat ini menjabat Direktur Gratifikasi KPK yang menangani pelaporan gratifikasi para penyelenggara negara. Syarief resmi bertugas sebagai Direktur Gratifikasi KPK pada Agustus 2018.
Sebelumnya ia merupakan Kepala Biro Umum KPK.
8. Chandra Sulistio Reksoprodjo
Chandra merupakan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK. Ia bekerja di bawah Sekretariat Jenderal KPK. Salah satu fungsinya sebagai Kabiro SDM KPK adalah melaksanakan pengelolaan SDM KPK melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.
Baca Juga : Masukan Publik Diperlukan untuk Kritisi Kualitas dan Integritas Capim KPK
Sebelum menjabat Kabiro SDM KPK, Chandra pernah menjadi Koordinator Wilayah dan Supervisi KPK Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Salah satu tugas yang diemban adalah membantu pemerintah daerah setempat dalam merancang dan melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi.
9. Asep Rahmat Suwandha
Asep Rahmat Suwandha adalah Koordinator Wilayah VI Supervisi dan Pencegahan KPK, Jawa Timur-Bali. Pendidikan terakhir yang ia tempuh adalah S-2 Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia.
10. Najib Wahito
Najib Wahito saat ini bertugas sebagai Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu tugasnya membantu pemerintah daerah setempat dalam merancang dan melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi.
11. Anatomi Muliawan
Anatomi Muliawan adalah salah satu anggota Biro Hukum KPK yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KPK. Anatomi ikut bertugas dalam perancangan peraturan, litigasi, pemberian pendapat dan informasi hukum dan bantuan hukum.
Lulusan Universitas Indonesia (UI) pernah menjadi asisten ahli di Program Studi Hukum Universitas Esa Unggul.
12. Harun Al Rasyid
Harun adalah Wakil Ketua Wadah KPK (WP KPK) saat ini. Ia juga merupakan salah satu penyelidik di internal KPK. Harun pernah menulis buku Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Makashid al-Syariah.
13. Adhi Setyo Tamtomo
Adhi Setyo Tamtomo adalah pejabat fungsional pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi (PJAKAKI) KPK. Salah satu perannya adalah terkait bidang pendidikan antikorupsi.
Para peserta yang lulus proses seleksi administrasi diumumkan melalui situs Kementerian Sekretariat Negara www.setneg.go.id pada Kamis (11/7) lalu. Adapun 192 calon yang lulus uji administrasi diwajibkan mengikuti tes uji kompetensi yang bakal digelar di Pusdiklat Kementerian Sekretariat, Jalan Gaharu I nomor 1, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (18/7) mendatang. (Pon)
Baca Juga : DPR Tak Akan Istimewakan Beberapa Pendaftar yang Ikuti Seleksi Capim KPK
