DPR Tak Akan Istimewakan Beberapa Pendaftar yang Ikuti Seleksi Capim KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: Twitter @DPR_RI)
Merahputih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan pihaknya maupun Pansel KPK tak akan mengistimewakan beberapa pendaftar yang ikut seleksi capim KPK.
"Memang ada yang diistimewakan?" ujar Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/6).
BACA JUGA: Hari Terakhir, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Daftar Seleksi Capim
Bamsoet sendiri tak keberatan bila ada unsur Kepolisian maupun unsur penegak hukum lainnya yang ikut dalam seleksi capim KPK. "Memang kan selama ini juga ada Polri di KPK. Ada Polri, ada Jaksa yang hebat, ada hakim yang hebat, ada pengacara, ada LSM. Sehingga berkombinasi," kata dia.
Sehingga, ia memastikan panitia seleksi KPK bersama DPR nantinya akan bekerja secara objektif dan transparan dalam menyeleksi para capim KPK yang baru tersebut. "Saya kira pansel akan bekerja dengan objektif karena semua mata publik tertuju ke sana," ungkap dia.

Calon Ketua Umum Golkar ini juga berharap agar capim petahana periode 2015-2019 dapat terpilih kembali di periode selanjutnya. "Paling tidak kalau tiga yang mendaftar, satu atau dua harus lolos lah ya itu harapan saya," kata dia.
Seperti diketahui, total pendaftar capim KPK berjumlah 384 orang, dengan berbagai latar belakang, termasuk tiga pimpinan KPK saat ini, Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Pandjaitan.
BACA JUGA: Pendaftar Capim KPK Membludak, Didominasi Purnawirawan
Pansel menargetkan nama-nama capim KPK yang lolos proses seleksi administrasi bisa diumumkan pada 11 Juli 2019. Setelah itu, para capim KPK yang lolos seleksi administrasi bakal mengikuti uji kompetensi, profile assessment, tes wawancara, dan tes kesehatan, hingga nantinya Pansel memilih 10 kandidat pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada September 2019 untuk kemudian dilanjutkan ke tahap fit and proper test oleh DPR. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
