DPR Tak Akan Istimewakan Beberapa Pendaftar yang Ikuti Seleksi Capim KPK
Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: Twitter @DPR_RI)
Merahputih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan pihaknya maupun Pansel KPK tak akan mengistimewakan beberapa pendaftar yang ikut seleksi capim KPK.
"Memang ada yang diistimewakan?" ujar Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/6).
BACA JUGA: Hari Terakhir, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Daftar Seleksi Capim
Bamsoet sendiri tak keberatan bila ada unsur Kepolisian maupun unsur penegak hukum lainnya yang ikut dalam seleksi capim KPK. "Memang kan selama ini juga ada Polri di KPK. Ada Polri, ada Jaksa yang hebat, ada hakim yang hebat, ada pengacara, ada LSM. Sehingga berkombinasi," kata dia.
Sehingga, ia memastikan panitia seleksi KPK bersama DPR nantinya akan bekerja secara objektif dan transparan dalam menyeleksi para capim KPK yang baru tersebut. "Saya kira pansel akan bekerja dengan objektif karena semua mata publik tertuju ke sana," ungkap dia.
Calon Ketua Umum Golkar ini juga berharap agar capim petahana periode 2015-2019 dapat terpilih kembali di periode selanjutnya. "Paling tidak kalau tiga yang mendaftar, satu atau dua harus lolos lah ya itu harapan saya," kata dia.
Seperti diketahui, total pendaftar capim KPK berjumlah 384 orang, dengan berbagai latar belakang, termasuk tiga pimpinan KPK saat ini, Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Pandjaitan.
BACA JUGA: Pendaftar Capim KPK Membludak, Didominasi Purnawirawan
Pansel menargetkan nama-nama capim KPK yang lolos proses seleksi administrasi bisa diumumkan pada 11 Juli 2019. Setelah itu, para capim KPK yang lolos seleksi administrasi bakal mengikuti uji kompetensi, profile assessment, tes wawancara, dan tes kesehatan, hingga nantinya Pansel memilih 10 kandidat pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada September 2019 untuk kemudian dilanjutkan ke tahap fit and proper test oleh DPR. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Kejaksaan Ingin Bersih-Bersih, Minta Masyrakat Laporkan Jaksa Bermasalah
KPK Tahan Kasi Datun Kejari HSU, Sempat Melawan dan Kabur saat OTT
KPK Lakukan 11 OTT, Tetapkan 118 Tersangka, dan Pulihkan Aset Negara Rp 1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
KPK Bawa Duit Rp 400 Juta Dari Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Riau, Ada Dolar Singapura
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
45 Jaksa Ditangkap Diduga Korupsi, ICW Soroti Kinerja Jaksa Agung
OTT Beruntun KPK Disebut Cuma Kelas Kabupaten, MAKI: Mestinya Tangkap Ikan Besar, Bukan Ikan Kecil
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi