Oposisi Mandul, KAMI Muncul

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 18 Agustus 2020
Oposisi Mandul, KAMI Muncul

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) karena mandulnya oposisi di parlemen. Hal ini bukan hanya karena oposisi yang minoritas. Apalagi, hampir semua partai mendukung Presiden Joko Widodo.

"Tetapi terkadang oposisi juga mengikuti irama kekuasaan. Seperti penambahan jabatan pimpinan MPR dan revisi UU KPK. Oposisi diam saja," ujar Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/8).

Bahkan, oposisi ikut larut dalam 'permainan' pemerintah. "Oleh karena itu, wajar jika muncul kekuatan dari civil society yang peduli aka nasib bagsanya," katanya.

Baca Juga

Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

Deklarasi KAMI dinilai spesial di era Jokowi. Menurut Ujang, hadirnya KAMI bisa menjadi harapan bagi tumbuhnya kekuatan rakyat untuk menjaga demokrasi.

"Saat ini kan tak ada check and balance. Munculnya KAMI bukan hanya suplemen bagi demokrasi, tetapi juga sebagai bentuk kekecewaan sebagian rakyat atas masalah-masalah bangsa yang makin hari makin tak jelas arahnya," pungkasnya.

Hari ini, sejumlah tokoh KAMI membacakan deklarasi di depan patung Soekarno-Hatta, Tugu Proklamasi. Tampak di antaranya Rocky Gerung dan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, Ichsanuddin Noorsy, MS Kaban hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Saat membacakan deklarasi KAMI, Gatot berada tepat di samping Din Syamsuddin. Mayoritas massa tampak mengenakan masker. Namun, proses deklarasi tidak mengedepankan jaga jarak atau social distancing.

Di depan pintu masuk, ada seorang petugas yang menyemprotkan disenfektan kepada peserta deklarasi KAMI. Lalu ada pemeriksaan suhu. Selain itu, ada juga petugas yang mengenakan pakaian medis menyemprotkan hand sanitizer.

Pengamat politik Boni Hargens menilai, terbentuknya KAMI tak lepas dari lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.

Menurut Boni, dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi public yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan.

"Namun, KAMI ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya adalah “para bekas” yaitu bekas politisi, bekas birokrat, bekas tokoh agama, bekas akademisi kampus, dan bekas aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya," jelas Boni kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/8).

Ia menambahkan, kehadiran broker politik dan pemburu rente, rent-seekers, dalam demokrasi electoral sudah menjadi tradisi umum di negara yang demokrasinya belum begitu stabil. Alasannya jelas, para deklarator dan momentum deklarasi adalah orang-orang yang dikenal public karena kebiasaan mereka mencibir pemerintah di media.

"Meski demikian, gerakan mereka tetap kita hargai sebagai bagian dari kebebasan demokratik," ungkap dia.

Baca Juga

Rocky Gerung hingga Rizal Ramli Hadiri Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi

Boni menduga, KAMI dibentuk hanya untuk membangun bargaining position yang strategis untuk target pilpres 2024. Tentu ada salah satu dari tokoh-tokohnya yang berambisi menjadi capres atau cawapres. Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis.

"Saya skeptis dengan misi mereka “menyelamatkan Indonesia”. Justru para tokoh KAMI adalah orang-orang yang perlu diselamatkan—diselamatkan dari cara berpikir yang sinis dan pesimis terhadap pemerintah. Mereka perlu diselamatkan dari sikap skeptis yang cendrung absurd," jelas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini. (Knu)

#Pengamat Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Indonesia
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Gus Miftah berpotensi masuk daftar reshuffle kabinet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Indonesia
Donald Trump Menangi Pilpres AS, Pengamat: Indonesia Diprediksi Dapat Untung
Pengamat politik Jerry Massie menilai, kemenangan Trump akan menguntungkan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 November 2024
Donald Trump Menangi Pilpres AS, Pengamat: Indonesia Diprediksi Dapat Untung
Indonesia
Timnas Dirugikan Wasit, Pengamat Minta PSSI Lapor ke FIFA untuk Selidiki Dugaan Kecurangan
Pengamat politik dan sepak bola Jerry Massie mengakui timnas Indonesia terkesan dicurangi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 Oktober 2024
Timnas Dirugikan Wasit, Pengamat Minta PSSI Lapor ke FIFA untuk Selidiki Dugaan Kecurangan
Indonesia
Tunjuk Calon Menteri, Pengamat Politik Sarankan Prabowo Ikuti Cara Soeharto
Jerry Massie menyarankan Prabowo meniru atau mengadopsi pola dan strategi Presiden kedua Soeharto.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 September 2024
Tunjuk Calon Menteri, Pengamat Politik Sarankan Prabowo Ikuti Cara Soeharto
Bagikan