Ombudsman Jateng Terima 220 Aduan Sepanjang 2021, Terbanyak Soal BPJS Kesehatan
Zulfikar Sy - Jumat, 28 Mei 2021
Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Ombudsman wilayah Jawa Tengah mencatat, sepanjang tahun 2021, telah menerima sebanyak 220 aduan dari masyarakat. Dari ratusan aduan tersebut, terbanyak terkait BPJS Kesehatan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mengemukakan, layanan kesehatan merupakan salah satunya yang menjadi laporan paling banyak masuk di Ombudsman wilayah Jawa Tengah. Bahkan, aduan semakin meningkat pada masa pandemi COVID-19.
"Ada sebanyak 220 aduan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman Jawa Tengah sepanjang tahun ini," kata Farida saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5).
Baca Juga:
Data Peserta BPJS Kesehatan Bocor, Menko PMK Minta Warga Tidak Khawatir
Dikatakannya, masalah yang kerap dikeluhkan dari BPJS Kesehatan adalah soal layanan gratis, tetapi tidak bisa diakses.
"Masyarakat mungkin ingin mengakses layanan gratis dibuka seluas-luasnya. Tetapi jika tidak bisa diakses, pastinya akan menjadi masalah, terutama BPJS Kesehatan," kata dia.
Ia mengaku, karena ini menyangkut keselamatan jiwa, pihaknya merespons dengan cepat.
"Upaya penyelesaian laporan-laporan tersebut pun sudah kami lakukan dengan melakukan supervisi. Ada beberapa laporan yang langsung kita proses untuk segera diselesaikan," terang dia.
Ombudsman, lanjut dia, juga sedang melakukan respons cepat untuk infrastruktur, pelayanan PLN, dan juga pelayanan pengairan. Selain itu, juga ada aduan masuk soal bansos.
"Kami juga terima aduan soal di sejumlah kabupaten Jawa Tengah terkait seleksi perangkat desa," katanya.
Baca Juga:
Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk
Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, selama masa pandemi ini, masyarakat banyak mengirim laporan melalui surat atau media sosial serta konsultasi non-laporan.
Bobby menegaskan, pada masa pandemi ini, laporan masyarakat yang langsung ke kantor mengalami penurunan.
"Masyarakat lebih memilih memberikan laporan melalui surat, e-mail atau media sosial, hingga telepon. Kami tindak lanjuti semua," katanya
Bobby menambahkan, ada penurunan aduan pada 2020, tapi di 2021 ada kenaikan. Kenakan dipicu setelah ada layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat melapor, seperti membuka tempat-tempat pengaduan yang mudah dijangkau. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Ngaku Telah Lakukan Pengamanan Berlapis
Bagikan
Berita Terkait
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Pemutihan Tunggakan BPJS Harus Berkeadilan, Terverifikasi, dan Bebas dari Fraud
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan