Nasionalisme Menteri Perdagangan dan Pengusaha Minyak Goreng Dipertanyakan


Anggota Komisi III DPR RI Bambang Dwi Hartono (Foto: MerahPutih.com/Budi Lentera)
MerahPutih.com - Kemelut mengenai harga dan stok minyak goreng yang belum teratasi solusinya, menjadi polemik pemerintah hari ini.
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono mempertanyakan rasa nasionalisme Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan para pelaku usaha khususnya di sektor minyak goreng.
Baca Juga:
Kepala BIN Sebut Kebijakan Minyak Goreng Butuh Konsistensi dan Pengawasan di Lapangan
“Melihat kenyataan di lapangan, pengusaha dan Menteri Perdagangan tidak berlebihan bila disebut membutakan diri dari kesulitan rakyat. Kebijakannya dari awal tidak memberikan jalan keluar yang solutif. Malah membebani masyarakat,” ujar Bambang DH di hadapan para pemuda milenial, saat melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di Surabaya, Minggu (20/3).
Bambang menyatakan ketika ditentukan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang terjadi minyak goreng justru hilang dari pasaran. Dan saat kebijakan diubah dengan menyerahkan harga ke mekanisme pasar, stok minyak goreng mendadak memenuhi rak-rak pasar dan supermarket.
“Ini mengejutkan, sekaligus membuat kita terenyuh. Bayangkan, ketika kebijakan diubah, stok migor langsung banyak tapi mahal. Nah, katanya langka karena terkendala CPO sehingga produksi tersendat? Lha kok setelah harga tidak ditentukan, naik jadi mahal, banyak lagi stoknya?” ungkapnya.
Bambang pun kembali mengulang mempertanyakan jiwa nasionalisme para produsen dan distributor minyak goreng, yang rela menahan pasokan dan tidak segera mendistribusikannya. Padahal masyarakat sudah teriak-teriak tiap hari.
Baca Juga:
Penetapan Tersangka Haris Azhar dan Fatia Dikritik Bentuk Kriminalisasi Aktivis
Dia juga meminta Mendag mau mendengar kesusahan masyarakat serta membuat kebijakan yang pro-rakyat.
“Ayolah, ini negara kita, ini bangsa kita. Harusnya kita mensejahterakan rakyat bukan kelompok tertentu. Mana Nasionalismenya,” tegasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah menetapkan HET Rp 14.000 per liter migor kemasan premium, Rp 13.500 per liter migor kemasan sederhana, dan Rp11.500 per liter migor curah.
Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhamamd Lutfi telah mencabut aturan tersebut. (Budi Lentera/ Surabaya)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Angkat Tenaga Honorer Jadi CPNS Tanpa Tes
Bagikan
A. Haris Budiawan/Budi Lentera
Berita Terkait
Bantuan Pangan Ditambah; Bukan Hanya Beras Tapi Ada 2 Liter Minyak Goreng

Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP

Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi

Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang

Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna

Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung

Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!

DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung

Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026

Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri
