NasDem Dinilai Tidak Cocok Masuk Koalisi KIB, Gerindra-PKB atau PDIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 November 2022
NasDem Dinilai Tidak Cocok Masuk Koalisi KIB, Gerindra-PKB atau PDIP

Pengurus NasDem. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) berupaya menjadikan Anies Baswedan Capres di 2024. NasDem tengah melakukan penjajakan dengan PKS dan Demokrat agar Anies bisa dapat tiket daftar ke KPU.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut, NasDem akan mati-matian mempertahankan komunikasinya dengan PKS dan Demokrat agar bisa terbentuk koalisi di 2024.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, NasDem: Suara Rakyatlah yang Menentukan

NasDem sadar diri dengan elektoral 10 persen di DPR perlu teman koalisi. Sebab, syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah 20 persen.

Menurut Ujang, dari dinamika saat ini, Nasdem cocok berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Kalau Nasdem tidak mati-matian, tidak sungguh-sungguh dalam koalisi dengan Demokrat dan PKS, Anies terancam gagal," tutur Ujang kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (11/10)

Pengamat dari Indonesia Political Reviwew ini yakin, dengan sisa waktu kurang dari setahun jelang pendaftaran capres, NasDem akan all out dalam komunikasi bersama PKS dan Demokrat.

Namun, ia menduga alotnya komunikasi Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera jadi penyebab belum terlaksananya koalisi. Hal ini tidak lepas dari sosok cawapres yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI itu.

PKS dianggap menjagokan eks Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai cawapes. Sedangkan Demokrat sejauh ini masih petcaya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres.

Ujang beranggapan, NasDem tak cocok dengan poros lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KIB condong ke Presiden Jokowi yang sepertinya merestui Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Lalu, NasDem juga tak cocok di poros Gerindra-PKB. Begitu pun bila NasDem dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Ujang meyakini Koalisi Perubahan pasti akan terbentuk. Komposisinya masih sama: NasDem, Demokrat, dan PKS. (Asp)

Baca Juga:

Koalisi PKS Bersama Nasdem dan Demokrat Masuk Proses Finalisasi

#NasDem #Partai Politik #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Status penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR kini tengah ditindaklanjuti Mahkamah Partai NasDem
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Bagikan