Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, NasDem: Suara Rakyatlah yang Menentukan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 November 2022
Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, NasDem: Suara Rakyatlah yang Menentukan

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengatakan setelah Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden pada 2014 dan 2019 yang telah dia menangkan, maka saat ini adalah jatah untuk Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.


"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatah nya Pak Prabowo,” kata Jokowi, Jakarta, Senin (7/11).

Baca Juga:

Gibran Pastikan Copot Baliho 'Terima Kasih Jokowi'

Jokowi tidak mempermasalahkan jika pernyataannya terkait kemungkinan Prabowo Subianto mendapat "jatah" dalam Pilpres 2024 dianggap sebagai sinyal dukungannya terhadap menteri pertahanan itu.

"Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomong juga nggak apa-apa," kata Jokowi.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai, Presiden Jokowi sebagai bapak bangsa yang memberikan restu kepada semua yang akan maju dalam Pilpres 2024.

Ia mengapresiasi pernyataan yang dilontarkan Jokowi tersebut sebagai virtue atau kebajikan dari seorang pemimpin.

"Tentu pemimpin harus saling membesarkan dan itu yang dilakukan Pak Jokowi sangat wajar. Ya, mengapresiasi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ia menilai, restu yang Jokowi berikan terhadap figur yang akan maju dalam Pilpres 2024 diekspresikan dalam bentuk yang beragam.

Namun sebagai bapak bangsa, Willy menyebut Partai NasDem meyakini Jokowi akan berdiri di atas semua kepentingan dan kelompok.

"Kita yakin lah Pak Jokowi adalah bapak bangsa, negarawan yang berdiri di atas semua kepentingan. Bagi pak Jokowi mungkin kepentingan yang lebih besar adalah bagaimana negara dan bangsa di bawah persatuan dan kesatuan," tuturnya.

Willy mengatakan, Partai NasDem tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi terkait kemungkinan Prabowo mendapat "jatah" dalam Pilpres 2024, karena antara Partai Gerindra dan Partai NasDem memiliki basis pemilihnya masing-masing.

"Masing-masing kan punya ceruk yang berbeda dan wajar Pak Jokowi memberikan kode itu kepada Pak Prabowo, kan Pak Prabowo pembantu beliau, justru aneh itu kalau tidak diberikan. Kenapa? Kan, day to day bersama Pak Prabowo, itu hal yang wajar saja," ucapnya.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut sebagai bentuk ekspresi yang berbicara soal kedekatan dan menilainya sebagai suatu yang wajar saja.

"Tentu di dalam kontestasi bukan itu yang menjadi faktor determinan, faktor determinan vox populi vox dei, suara rakyatlah yang menentukan. At the end," kata Willy. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra DKI Amini Pernyataan Jokowi yang Sebut Prabowo Presiden Selanjutnya

#Jokowi #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Wapresi RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi pun memberikan pembelaan.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Video tersebut merupakan momen ketika Sri Mulyani bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada saat Lebaran 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Indonesia
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Jokowi tak hadir di sidang gugatan CLS yang berlangsung di PN Solo, Selasa (16/9). Pihak penguggat pun meminta agar hakim diganti.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Ia akan melayani adanya gugatan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Indonesia
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Jokowi mengatakan pergantian Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi merupakan hal bagus.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Bagikan