Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Salah satunya soal transparansi.
"Kami sayangkan mengapa masalah yang sebesar ini kok tidak terbuka dan dibuka secara transparan agar rakyat tahu karena yang akan dipindahkan ini adalah ibukota negara. Kata pemerintah , pemerintah tidak punya duit lalu duitnya darimana," kata Sekjen MUI Anwar Abbas kepada Merahputih.com di Jakarta, Minggu (1/2).
Baca Juga:
Anwar melanjutkan, itu semua harus dijelaskan secara terbuka karena ini menyangkut masalah publik dan atau masalah dari seluruh rakyat indonesia.
"Sebagai rakyat awam muncul pertanyaan apakah yang akan dipindahkan ini ibu kota negara atau pusat bisnis? Dan apakah dengan kepindahan ibu kota ini rakyat banyak akan diuntungkan atau tidak," sebut pria yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.
Anwar juga mencuriga keuntungan yang didapat masyarakat jika proyek ibu kota dijalankan. "Karena selama ini yang kita tahu bila investor sudah mau berinvestasi maka tentu keuntungannya sudah terang benderang dan akan lebih banyak jatuh ke tangan mereka daripada kepada rakyat," sebut Anwar.
Anwar mendesak agar pemerintah lebih transparan dalam membeberkan secara detail kepemilikan tanah di lokasi ibu kota baru. Seperti asal pendanaan, kepemilikan tanah hingga keamanan dari bencana banjir maupun longsor. "Itu perlu dijelaskan," sebut Awar.
Pemerintah mengungkapkan Badan Otorita yang mengelola ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bakal dipimpin oleh pejabat setingkat menteri.
Saat ini Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum pembentukan lembaga tersebut sedang digodok. Targetnya rampung pada Juni 2020. Pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran lebih dari Rp100 triliun untuk pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur.
Baca Juga:
Gapensi Minta Presiden Jokowi Prioritaskan Kontraktor Lokal Bangun Ibu Kota Baru
Dengan demiian, total kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp450 triliun, selebihnya akan dilakukan melalui skema pembiayaan lain termasuku dengan melibatkan kalangan swasta.
Dalam rapat terbatas persiapan rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh regulasi dan legislasi yang mendukung pembangunan ibu kota agar disiapkan. (Knu)
