Menteri Yasonna Belum Umumkan Plt Dirjen PAS Pengganti Sri Puguh

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 27 Februari 2020
Menteri Yasonna Belum Umumkan Plt Dirjen PAS Pengganti Sri Puguh

Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Utami ditemui di Gedung Ditjen Permasyarakatan, Jakarta, Kamis (27-2-2020). ANTARA/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly belum mengumumkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan pengganti Sri Puguh Budi Utami. Meski demikian, politikus PDIP itu mengklaim sudah menemukan orang yang akan memimpin bidang pemasyarakatan itu.

Selain Sri Pugih, terdapat sekitar 51 pejabat yang terdiri dari eselon I, eselon 2a dan eselon 2b yang dimutasi Yasonna. Ia mengatakan, perpindahan posisi jabatan itu sebagai bentuk penyegaran di tubuh Kemenkumham.

Baca Juga:

Dicecar Komisi III Soal Harun Masiku, Yasonna Laoly Bawa-Bawa Agama

"Ada, pasti ada, sudah ada," kata Yassona usai melantik Sri Puguh bersama 51 pejabat eselon Kemenkumham lainnya yang dirotasi dan dimutasi di Gedung Kemkumham, Jakarta, Kamis (27/2)

Fitriadi Agung Prabowo, Kasub Humas Kemenkumham mengungkapkan, belum menerima informasi mengenai nama yang akan mengisi posisi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

Fitriadi meyakini, kementeriannya bakal segera mencari orang untuk memimpin direktorat yang menurutnya memiliki peran vital itu.

"Belum, kita belum dapat kabar. Dalam waktu segera akan ditentukan siapa plt-nya. Karena memang enggak bisa lama-lama juga karena tugas dan fungsi Dirjen PAS yang sangat vital dan besar itu harus ditentukan," ujarnya.

Baca Juga:

Dicopot Yasonna, Sri Puguh Berharap Dirjen PAS Baru Bisa Lebih Baik

Sementara itu, Sri Puguh Budi Utami angkat suara mengenai pergeseran jabatannya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkumham.

Sri Puguh memaklumi dan mafhum perpindahan posisi sebagai suatu hal yang biasa dan wajar dalam organisasi maupun kementerian.

Pada pelantikannya sore ini, Sri menyampaikan salam perpisahan dengan jajarannya. Matanya terlihat mengembang ketika menyalami satu per satu anak buahnya.

"Yang pasti untuk penyegaran, kita kan dengan semangat, speed up berprestasi supaya Kemenkumham maju," pungkas nya. (Pon)

Baca Juga:

Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

#Yasonna Laoly #Kemenkumham
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Ditjen AHU diperintahkan agar menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik dualisme HNSI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Indonesia
Yasonna Bantah Ada Perbedaan Sikap soal Mundurnya Kongres PDIP
Ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly, membantah adanya perbedaan sikap soal mundurnya Kongres PDIP.
Soffi Amira - Kamis, 17 April 2025
Yasonna Bantah Ada Perbedaan Sikap soal Mundurnya Kongres PDIP
Indonesia
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Polisi memiliki tugas sebagai penyidik utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 Februari 2025
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Indonesia
Dipecat dari Dirjen Imigrasi Terkait Informasi Harun Masiku, Ronny Sompie: Tanya Yasonna
Ronny Sompie, tidak membantah saat ditanya apakah pemecatannya berkaitan dengan pengungkapan informasi perlintasan mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.
Frengky Aruan - Jumat, 03 Januari 2025
Dipecat dari Dirjen Imigrasi Terkait Informasi Harun Masiku, Ronny Sompie: Tanya Yasonna
Indonesia
KPK Minta Yasonna Laoly Proaktif Beri Informasi Buronan Harun Masiku
KPK meminta semua pihak yang mengetahui posisi Harun Masiku memberi informasi kepada KPK
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Desember 2024
KPK Minta Yasonna Laoly Proaktif Beri Informasi Buronan Harun Masiku
Indonesia
KPK Cecar Eks Menkumham Yasonna soal Surat ke MA Minta Fatwa PAW Harun Masiku
Yasonna mengaku ditanya penyidik terkait dua poin utama.
Wisnu Cipto - Rabu, 18 Desember 2024
KPK Cecar Eks Menkumham Yasonna soal Surat ke MA Minta Fatwa PAW Harun Masiku
Bagikan