Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Mei 2022
 Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur

Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024 segera digelar pada pertengahan Juni 2022. Tahun politik ini, diyakini akan membuat para menteri yang berasal dari partai politik berkesempatan mencalonkan diri jadi calon presiden.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) meminta kepada para menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan maju menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri.

Baca Juga:

Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 75 Hari

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal menilai, ritme kerja kementerian akan terganggu oleh manuver-manuver politik para menteri yang berkeinginan maju dalam pilpres.

"Agar ritme kerja kabinet Jokowi Maruf tidak terganggu dengan manuver menteri yang akan maju sebagai capres," ujar Alif dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut Alif, jika hal itu dibiarkan terus menerus publik akan merasa kebingungan menilai kinerja para menteri tersebut. Sebab, aroma politik 2024 sudah semakin dekat, kinerja murni kementerian digunakan untuk bahan kampanye.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.(Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.(Foto: Antara)

"Publik akan susah menilai mana kerja kementerian mana kerja untuk kepentingan politik capres 2024," ujarnya.

Apalagi, lanjut Alif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas kementeriannya masing-masing. Presiden dan Wapres sudah merasa terganggu dengan manuver-manuver tersebut.

"Presiden dan Wapres pun sudah merasa terganggu dengan manuver beberapa menteri yang akan maju sebagai capres. Keduanya sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.

Alif menegaskan, para menteri yang akan maju dalam Pilpres 2024 jangan memiliki keraguan akan kehilangan momentum jika mengundurkan diri dari kabinet.

"Yakinkan saja mesin politik terutama partai politik yang berhak mengusung capres yang akan memilih anda. Kalau mesin anda kuat dan diterima masyarakat, pasti akan menang," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Partai Besutan Din Syamsuddin Cari Kader Biar Lolos Jadi Peserta Pemilu

#Pemilu #Pilpres #Pileg
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan