Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Mei 2022
 Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur

Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024 segera digelar pada pertengahan Juni 2022. Tahun politik ini, diyakini akan membuat para menteri yang berasal dari partai politik berkesempatan mencalonkan diri jadi calon presiden.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) meminta kepada para menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan maju menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri.

Baca Juga:

Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 75 Hari

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal menilai, ritme kerja kementerian akan terganggu oleh manuver-manuver politik para menteri yang berkeinginan maju dalam pilpres.

"Agar ritme kerja kabinet Jokowi Maruf tidak terganggu dengan manuver menteri yang akan maju sebagai capres," ujar Alif dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut Alif, jika hal itu dibiarkan terus menerus publik akan merasa kebingungan menilai kinerja para menteri tersebut. Sebab, aroma politik 2024 sudah semakin dekat, kinerja murni kementerian digunakan untuk bahan kampanye.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.(Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.(Foto: Antara)

"Publik akan susah menilai mana kerja kementerian mana kerja untuk kepentingan politik capres 2024," ujarnya.

Apalagi, lanjut Alif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas kementeriannya masing-masing. Presiden dan Wapres sudah merasa terganggu dengan manuver-manuver tersebut.

"Presiden dan Wapres pun sudah merasa terganggu dengan manuver beberapa menteri yang akan maju sebagai capres. Keduanya sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.

Alif menegaskan, para menteri yang akan maju dalam Pilpres 2024 jangan memiliki keraguan akan kehilangan momentum jika mengundurkan diri dari kabinet.

"Yakinkan saja mesin politik terutama partai politik yang berhak mengusung capres yang akan memilih anda. Kalau mesin anda kuat dan diterima masyarakat, pasti akan menang," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Partai Besutan Din Syamsuddin Cari Kader Biar Lolos Jadi Peserta Pemilu

#Pemilu #Pilpres #Pileg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan