Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Mei 2022
 Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur

Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024 segera digelar pada pertengahan Juni 2022. Tahun politik ini, diyakini akan membuat para menteri yang berasal dari partai politik berkesempatan mencalonkan diri jadi calon presiden.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) meminta kepada para menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan maju menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri.

Baca Juga:

Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 75 Hari

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal menilai, ritme kerja kementerian akan terganggu oleh manuver-manuver politik para menteri yang berkeinginan maju dalam pilpres.

"Agar ritme kerja kabinet Jokowi Maruf tidak terganggu dengan manuver menteri yang akan maju sebagai capres," ujar Alif dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut Alif, jika hal itu dibiarkan terus menerus publik akan merasa kebingungan menilai kinerja para menteri tersebut. Sebab, aroma politik 2024 sudah semakin dekat, kinerja murni kementerian digunakan untuk bahan kampanye.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.(Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.(Foto: Antara)

"Publik akan susah menilai mana kerja kementerian mana kerja untuk kepentingan politik capres 2024," ujarnya.

Apalagi, lanjut Alif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas kementeriannya masing-masing. Presiden dan Wapres sudah merasa terganggu dengan manuver-manuver tersebut.

"Presiden dan Wapres pun sudah merasa terganggu dengan manuver beberapa menteri yang akan maju sebagai capres. Keduanya sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.

Alif menegaskan, para menteri yang akan maju dalam Pilpres 2024 jangan memiliki keraguan akan kehilangan momentum jika mengundurkan diri dari kabinet.

"Yakinkan saja mesin politik terutama partai politik yang berhak mengusung capres yang akan memilih anda. Kalau mesin anda kuat dan diterima masyarakat, pasti akan menang," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Partai Besutan Din Syamsuddin Cari Kader Biar Lolos Jadi Peserta Pemilu

#Pemilu #Pilpres #Pileg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan