Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya


Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: antara).,
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk pejabat Kementerian Sosial karena diduga menerima suap dalam proyek bantuan sosial (Bansos).
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara belum bisa berkomentar banyak soal penangkapan anak buahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari informasi yang dihimpun, penangkapan ini diduga terkait dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19.
Baca Juga:
OTT KPK Diduga Terkait Bansos COVID-19
Dia menuturkan, akan menentukan sikap setelah mendapatkan kejelasan kasus tersebut dari KPK.
"Kami sudah mendengar berita tersebut dan sekarang kami masih memonitor perkembangannya," ujar Juliari dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Sabtu (5/12).
Selain itu, politikus PDIP ini memastikan akan bersikap kooperatif dengan KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, kasus dugaan rasuah yang menjerat pejabat Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial dalam penanganan pandemi COVID-19.

Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK.
Operasi tangkap tangan (OTT) itu berlangsung Jumat malam hingga Sabtu dini hari (4-5 Desember 2020).
Saat ini pejabat Kemensos itu telah dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dikucurkan melalui sejumlah program salah satunya untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun. (Knu)
Baca Juga:
Pejabat Kemensos Diciduk KPK
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
