Melunak, PKS Pertimbangkan Empat Figur Cawagub DKI dari Partai Gerindra

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 20 November 2019
 Melunak, PKS Pertimbangkan Empat Figur Cawagub DKI dari Partai Gerindra

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS tengah mempertimbangkan empat figur yang diusulkan Partai Gerindra menjadi kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Menurut dia, banyak penilaian yang menjadi tolok ukur apakah nama-nama yang diajukan partai besutan Prabowo Subianto itu bisa diterima PKS atau sebaliknya.

Baca Juga:

Cawagub Syaikhu Geram Gerindra Ajukan Empat Nama Pengganti Sandi

Karenanya sambung dia, jabatan nomor dua di pemerintahan DKI tersebut sangatlah penting, pasalnya menyangkut kemaslahatan masyarakat DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Arifin ungkap pihaknya mulai pertimbangkan empat nama yang diajukan Partai Gerindra
Ketua Fraksi PKS M Arifin ungkap pihaknya mulai pertimbangkan empat nama yang diajukan Partai Gerindra sebagai Cawagub DKI (MP/Asropih)

"Sedang dipelajari (empat nama usulan Gerindra) oleh DPP PKS. Kita melihat sisi kemaslahatannya bagi masyarakat DKI," kata Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (20/11).

Untuk saat ini, Arifin menuturkan, dua nama cawagub dari PKS yang sudah disodorkan Gubernur Anies Baswedan belum berubah. Dua nama itu yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Arifin mengaku, partainya tengah fokus untuk mengkaji empat nama figur yang diusulkan Gerindra hingga belum mengutak-atik dua nama Cawagubnya.

"Sementara belum (diganti). Kits tunggu perkembangannya karena ada masukan 4 nama dari Gerindra. Itu sedang dipelajari oleh PKS," papar dia.

Ketika disinggungkan apakah PKS terzholimi dengan keputusan Gerindra mengusulkan empat nama baru pengganti Sandiaga Uno. Padahal dalam kesepakatan kursi wagub milik PKS. Kata Arifin PKS terzholomi bila pemilihan wagub ditunda-tunda.

"Terzholimi kalau menunda-nunda pemilihan Wagub, menzholimi masyarakat Jakarta karena akan menggagu kinerja gubernur," tutupnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra secara mendadak mengusulkan empat nama menjadi calom wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta ke DPP PKS.

Baca Juga:

Ajukan 4 Nama Cawagub DKI, Gerindra: Barang Sudah Setahun Enggak Jalan

Adapun empat nama anyar Gerindra yang diajukan jadi cawagub DKI, yakni Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengatakan Gerindra mengusulkan empat nama baru ke DPP PKS karena dua nama yang diajukan PKS sejak awal, alami kebuntuan di DPRD DKI.

"Benar. Makanya kita usulkan ke PKS. Hasil informasi intenal Gerindra, kemarin dua nama macet," kata Taufik, saat dikonfirmasi, Kamis (7/11).(Asp)

Baca Juga:

4 Nama Cawagub yang Diusulkan Gerindra Harus Punya Kapasitas dan 'Track Record'

#DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan