Mata Uang Lokal Jadi Transaksi Bilateral Pemulihan Ekonomi Global

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 16 Februari 2022
Mata Uang Lokal Jadi Transaksi Bilateral Pemulihan Ekonomi Global

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam agenda Finance Track Main & Side Event February Series G20 secara virtual, Rabu (16/2). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mendorong mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) menjadi transaksi bilateral dalam pemulihan ekonomi global.

"LCS antar negara relevan dalam agenda G20 di jalur keuangan yang merupakan exit strategy untuk mendukung pemulihan, diharapkan stabilitas makro akan semakin kuat dan berkelanjutan, tidak hanya masing-masing negara tetapi secara global," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam agenda Finance Track Main & Side Event February Series G20 secara virtual, Rabu (16/2).

Baca Juga

Jabar Jadi Tuan Rumah Forum Internasional G20, Berikut Tiga Agendanya

Tujuan dari LCS ini, dimaksudkan agar dunia tidak perlu lagi bergantung kepada mata uang Dolar AS. Sehingga, ketika dunia usaha ingin melakukan aktivitas ekspor impor, maka tidak perlu lagi menukarkan uang ke dolar AS.

"LCS untuk mengurangi hubungan dalam satu mata uang tunggal terutama dolar AS. Hal ini diharapkan semakin stabilnya hubungan perdagangan dan investasi antar negara termasuk Indonesia dengan negara ASEAN," paparnya.

Menteri Sri beranggapan, penggunaan mata uang lokal akan memberikan manfaat yang cukup besar dalam perekonomian suatu negara.

"Diharapkan stabilitas makro akan semakin kuat dan berkelanjutan, tidak hanya masing-masing negara tetapi secara global," ucapnya.

Baca Juga

Menteri Airlangga Singgung Gelombang Omicron dalam Forum G20

Oleh karena itu, pemerintah telah memasukkan pembahasan mengenai perluasan kerja sama mata uang lokal ke dalam agenda global KTT G20.

Dengan LCS ini biaya transaksi bisa lebih rendah karena transaksi perdagangan tidak perlu tidak perlu mengubah mata uang menjadi dolar AS.

Kesepakatan LCS antara Indonesia dengan Jepang, Thailand dan Malaysia sudah berjalan lebih dulu. Pengusaha cukup banyak yang memanfaatkan hal tersebut. Terbaru adalah dengan Tiongkok.

"Ini juga dapat menciptakan jaring pengaman keuangan untuk transaksi keuangan antar negara dan mengurangi risiko kerentanan akibat goncangan ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Anggota G20 Didorong Tunjukkan Kepempimpinan Dukung Pemulihan Ekonomi Dunia

#G20 #KTT G20 #Menteri Keuangan #Sri Mulyani
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Pendapatan negara sampai Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun, turun 7,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Video tersebut merupakan momen ketika Sri Mulyani bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada saat Lebaran 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Indonesia
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta akan memperoleh tambahan pendapatan Rp 60 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Indonesia
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Mirip kereta api yang ingin menambah kecepatan, seperti fiskal dan likuiditas dengan memperbaiki rel investasi, regulasi di sektor swasta.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Indonesia
Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa
Purabaya menegaskan kejadian ini menjadi pelajaran baginya dan keluarga untuk menjaga sikap maupun ucapan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa
Indonesia
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Secara rinci, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Misbakhun merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk subsidi tepat sasaran dan reformasi fiskal progresif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Berita Foto
Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
Bagikan