APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Youtube/TV Parlemen)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN Tahun 2026. Tahun depan, program ini akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 335 triliun.

Sebagai perbandingan, pada APBN 2025 pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Selain itu, program ini juga bertujuan memberdayakan UMKM serta mendorong ekonomi lokal.

“Alokasi anggaran MBG Tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun,” kata Purbaya dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025–2026, Selasa (23/9).

Baca juga:

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

Kemenkeu Ungkap Program MBG Telah Serap Anggaran Rp 13 Triliun dan Jangkau 27,7 Juta Penerima

Dalam rapat tersebut, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2026.

Purbaya menyampaikan bahwa pengelolaan APBN diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. APBN 2026 menjadi motor pembangunan dengan delapan agenda prioritas:

- Ketahanan Pangan: Rp 164,7 triliun

- Ketahanan Energi: Rp 402,4 triliun

- Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun

- Pendidikan: Rp 769,1 triliun

- Kesehatan: Rp 244 triliun

- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

- Pertahanan Semesta

- Akselerasi Investasi dan Perdagangan

Dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,4% dengan inflasi 2,%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, Nilai tukar Rp 16.500 per Dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 70 per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari serta lifting gas bumi mencapai 984 ribu barel per hari.

Baca juga:

Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026

Menkeu Purbaya Buru 200 Penunggak Pajak Besar: Mereka Nggak Akan Bisa Lari

Sementara itu, belanja negara ditargetkan Rp 3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun dengan Defisit Rp 689,1 triliun (2,68% dari PDB). Kemudian Kemenkeu juga menjabarkan target pembangunan 2026, yakni:

- Tingkat pengangguran terbuka: 4,44%–4,96% (6,8–7,8 juta orang)

- Rasio Gini: 0,377–0,380

- Kemiskinan ekstrem: 0–0,5%

- Tingkat kemiskinan: 6,5%–7,5% (18,5–21,3 juta orang)

- Indeks Modal Manusia: 0,57

- Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731

- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 37,95%

- GNI per kapita: USD5.520

- Penurunan emisi gas rumah kaca: 37,14%

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,67%

(Asp)

#Ekonomi #Kemenkeu #Menteri Keuangan #Purbaya Yudhi Sadewa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Turunkan Insentif Stunting Bagi Pemda, Jadi Hanya Rp 300 Miliar
Nilai insentif tahun ini lebih rendah Rp 475 miliar bila dibandingkan insentif tahun lalu yang mencapai Rp 775 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Menkeu Purbaya Turunkan Insentif Stunting Bagi Pemda, Jadi Hanya Rp 300 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah ke Menkeu Purbaya soal Kereta Cepat Jakarta - Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Indonesia
Menkeu Purbaya Didesak Lindungi Produsen Food Tray Lokal dari Gempuran Produk Impor
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, didesak untuk melindungi food tray lokal dari gempuran produk impor.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Menkeu Purbaya Didesak Lindungi Produsen Food Tray Lokal dari Gempuran Produk Impor
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Komisi XI DPR Kawal RUU Redenominasi, Pastikan Tak Bebani Rakyat
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun minta pemerintah hati-hati dalam rencana redenominasi Rupiah. Ia menekankan pentingnya edukasi publik dan uji coba sebelum diterapkan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komisi XI DPR Kawal RUU Redenominasi, Pastikan Tak Bebani Rakyat
Indonesia
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kaget menemukan barang impor seharga Rp 100 ribu dijual Rp 50 juta di pasar. Curigai ada praktik penghindaran bea masuk dan dorong digitalisasi pengawasan pelabuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta
Indonesia
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melaksanakan redenominasi rupiah karena berisiko memicu inflasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cara Menkeu Purbaya Guyur Dana ke Perbankan untuk Bantu Kredit Rakyat Rupanya Ditiru China
Beredar isu di media sosial yang menyebut China mengikuti program penyaluran uang untuk perbankan nasional seperti yang dilakukan Menkeu Purbaya di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Cara Menkeu Purbaya Guyur Dana ke Perbankan untuk Bantu Kredit Rakyat Rupanya Ditiru China
Indonesia
Menkeu Purbaya: Kewenangan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Berada di Bank Sentral
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Menkeu Purbaya: Kewenangan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Berada di Bank Sentral
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Minta Prabowo Ganti Menkeu Purbaya, Dianggap tak Paham Pengelolaan Anggaran Negara
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengganti Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Minta Prabowo Ganti Menkeu Purbaya, Dianggap tak Paham Pengelolaan Anggaran Negara
Bagikan