APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Youtube/TV Parlemen)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN Tahun 2026. Tahun depan, program ini akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 335 triliun.

Sebagai perbandingan, pada APBN 2025 pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Selain itu, program ini juga bertujuan memberdayakan UMKM serta mendorong ekonomi lokal.

“Alokasi anggaran MBG Tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun,” kata Purbaya dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025–2026, Selasa (23/9).

Baca juga:

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

Kemenkeu Ungkap Program MBG Telah Serap Anggaran Rp 13 Triliun dan Jangkau 27,7 Juta Penerima

Dalam rapat tersebut, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2026.

Purbaya menyampaikan bahwa pengelolaan APBN diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. APBN 2026 menjadi motor pembangunan dengan delapan agenda prioritas:

- Ketahanan Pangan: Rp 164,7 triliun

- Ketahanan Energi: Rp 402,4 triliun

- Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun

- Pendidikan: Rp 769,1 triliun

- Kesehatan: Rp 244 triliun

- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

- Pertahanan Semesta

- Akselerasi Investasi dan Perdagangan

Dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,4% dengan inflasi 2,%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, Nilai tukar Rp 16.500 per Dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 70 per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari serta lifting gas bumi mencapai 984 ribu barel per hari.

Baca juga:

Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026

Menkeu Purbaya Buru 200 Penunggak Pajak Besar: Mereka Nggak Akan Bisa Lari

Sementara itu, belanja negara ditargetkan Rp 3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun dengan Defisit Rp 689,1 triliun (2,68% dari PDB). Kemudian Kemenkeu juga menjabarkan target pembangunan 2026, yakni:

- Tingkat pengangguran terbuka: 4,44%–4,96% (6,8–7,8 juta orang)

- Rasio Gini: 0,377–0,380

- Kemiskinan ekstrem: 0–0,5%

- Tingkat kemiskinan: 6,5%–7,5% (18,5–21,3 juta orang)

- Indeks Modal Manusia: 0,57

- Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731

- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 37,95%

- GNI per kapita: USD5.520

- Penurunan emisi gas rumah kaca: 37,14%

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,67%

(Asp)

#Ekonomi #Kemenkeu #Menteri Keuangan #Purbaya Yudhi Sadewa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Bagikan