Mata Uang Lokal Jadi Transaksi Bilateral Pemulihan Ekonomi Global


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam agenda Finance Track Main & Side Event February Series G20 secara virtual, Rabu (16/2). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mendorong mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) menjadi transaksi bilateral dalam pemulihan ekonomi global.
"LCS antar negara relevan dalam agenda G20 di jalur keuangan yang merupakan exit strategy untuk mendukung pemulihan, diharapkan stabilitas makro akan semakin kuat dan berkelanjutan, tidak hanya masing-masing negara tetapi secara global," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam agenda Finance Track Main & Side Event February Series G20 secara virtual, Rabu (16/2).
Baca Juga
Jabar Jadi Tuan Rumah Forum Internasional G20, Berikut Tiga Agendanya
Tujuan dari LCS ini, dimaksudkan agar dunia tidak perlu lagi bergantung kepada mata uang Dolar AS. Sehingga, ketika dunia usaha ingin melakukan aktivitas ekspor impor, maka tidak perlu lagi menukarkan uang ke dolar AS.
"LCS untuk mengurangi hubungan dalam satu mata uang tunggal terutama dolar AS. Hal ini diharapkan semakin stabilnya hubungan perdagangan dan investasi antar negara termasuk Indonesia dengan negara ASEAN," paparnya.
Menteri Sri beranggapan, penggunaan mata uang lokal akan memberikan manfaat yang cukup besar dalam perekonomian suatu negara.
"Diharapkan stabilitas makro akan semakin kuat dan berkelanjutan, tidak hanya masing-masing negara tetapi secara global," ucapnya.
Baca Juga
Menteri Airlangga Singgung Gelombang Omicron dalam Forum G20
Oleh karena itu, pemerintah telah memasukkan pembahasan mengenai perluasan kerja sama mata uang lokal ke dalam agenda global KTT G20.
Dengan LCS ini biaya transaksi bisa lebih rendah karena transaksi perdagangan tidak perlu tidak perlu mengubah mata uang menjadi dolar AS.
Kesepakatan LCS antara Indonesia dengan Jepang, Thailand dan Malaysia sudah berjalan lebih dulu. Pengusaha cukup banyak yang memanfaatkan hal tersebut. Terbaru adalah dengan Tiongkok.
"Ini juga dapat menciptakan jaring pengaman keuangan untuk transaksi keuangan antar negara dan mengurangi risiko kerentanan akibat goncangan ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Anggota G20 Didorong Tunjukkan Kepempimpinan Dukung Pemulihan Ekonomi Dunia
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
![[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan](https://img.merahputih.com/media/e3/8d/47/e38d4720b00e99ed6f2912dbc82158dc_182x135.png)
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit

Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat

Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat

Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
