Mata Uang Lokal Jadi Transaksi Bilateral Pemulihan Ekonomi Global

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 16 Februari 2022
Mata Uang Lokal Jadi Transaksi Bilateral Pemulihan Ekonomi Global

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam agenda Finance Track Main & Side Event February Series G20 secara virtual, Rabu (16/2). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mendorong mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) menjadi transaksi bilateral dalam pemulihan ekonomi global.

"LCS antar negara relevan dalam agenda G20 di jalur keuangan yang merupakan exit strategy untuk mendukung pemulihan, diharapkan stabilitas makro akan semakin kuat dan berkelanjutan, tidak hanya masing-masing negara tetapi secara global," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam agenda Finance Track Main & Side Event February Series G20 secara virtual, Rabu (16/2).

Baca Juga

Jabar Jadi Tuan Rumah Forum Internasional G20, Berikut Tiga Agendanya

Tujuan dari LCS ini, dimaksudkan agar dunia tidak perlu lagi bergantung kepada mata uang Dolar AS. Sehingga, ketika dunia usaha ingin melakukan aktivitas ekspor impor, maka tidak perlu lagi menukarkan uang ke dolar AS.

"LCS untuk mengurangi hubungan dalam satu mata uang tunggal terutama dolar AS. Hal ini diharapkan semakin stabilnya hubungan perdagangan dan investasi antar negara termasuk Indonesia dengan negara ASEAN," paparnya.

Menteri Sri beranggapan, penggunaan mata uang lokal akan memberikan manfaat yang cukup besar dalam perekonomian suatu negara.

"Diharapkan stabilitas makro akan semakin kuat dan berkelanjutan, tidak hanya masing-masing negara tetapi secara global," ucapnya.

Baca Juga

Menteri Airlangga Singgung Gelombang Omicron dalam Forum G20

Oleh karena itu, pemerintah telah memasukkan pembahasan mengenai perluasan kerja sama mata uang lokal ke dalam agenda global KTT G20.

Dengan LCS ini biaya transaksi bisa lebih rendah karena transaksi perdagangan tidak perlu tidak perlu mengubah mata uang menjadi dolar AS.

Kesepakatan LCS antara Indonesia dengan Jepang, Thailand dan Malaysia sudah berjalan lebih dulu. Pengusaha cukup banyak yang memanfaatkan hal tersebut. Terbaru adalah dengan Tiongkok.

"Ini juga dapat menciptakan jaring pengaman keuangan untuk transaksi keuangan antar negara dan mengurangi risiko kerentanan akibat goncangan ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Anggota G20 Didorong Tunjukkan Kepempimpinan Dukung Pemulihan Ekonomi Dunia

#G20 #KTT G20 #Menteri Keuangan #Sri Mulyani
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Kasih Pinjaman Cepat Rp 500 Juta, Segera Cair Tanpa Jaminan
Video Purbaya resmikan pinjaman cepat cair tanpa jaminan tersebut memiliki kemungkinan 81,9 persen mengandung konten AI dan deepfake content.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Kasih Pinjaman Cepat Rp 500 Juta, Segera Cair Tanpa Jaminan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Menkeu Purbaya temukan emas 3.5 ton yang tertimbun di bandara IMIP Morowali. Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Dirjen Djaka: Kami Akan Lebih Baik
Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menilai ancaman pembekuan dari Menkeu Purbaya sebagai koreksi dan memastikan institusinya akan berbenah dalam satu tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Desember 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Dirjen Djaka: Kami Akan Lebih Baik
Indonesia
Wapres Gibran Rakabuming Serukan Keadilan di Sektor AI di KTT G-20, Harus Bawa Manfaat bagi Negara Pemasok Bahan Baku
Nilai tambah teknologi tidak boleh hanya dinikmati segelintir perusahaan pengembang di negara maju.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Wapres Gibran Rakabuming Serukan Keadilan di Sektor AI di KTT G-20, Harus Bawa Manfaat bagi Negara Pemasok Bahan Baku
Indonesia
Gibran Wakili Prabowo di KTT G20 Afrika Selatan, Ini Agenda Yang Dibawa
Dalam KTT G20 tersebut, Indonesia akan terus menyuarakan reformasi tata kelola global, penguatan representasi negara berkembang, dan memainkan peran konstruktif dalam diplomasi di antara negara-negara Selatan Global.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 22 November 2025
Gibran Wakili Prabowo di KTT G20 Afrika Selatan, Ini Agenda Yang Dibawa
Indonesia
Gibran Gantikan Prabowo Terbang ke KTT G-20 di Afrika Selatan, Go International Berpidato soal Isu Global di Depan Pemimpin Dunia
Kehadiran Gibran dalam forum itu menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam pemulihan ekonomi global serta kerja sama internasional.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Gibran Gantikan Prabowo Terbang ke KTT G-20 di Afrika Selatan, Go International Berpidato soal Isu Global di Depan Pemimpin Dunia
Indonesia
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Menkeu Purbaya menegaskan bisnis baju bekas impor tetap ilegal meski pedagang thrifting siap bayar pajak. BAM DPR minta pemerintah beri solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah ke Menkeu Purbaya soal Kereta Cepat Jakarta - Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Bagikan