MAKI Pertanyakan KPK Tak Langsung Tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan


Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan (kanan) diperiksa penyidik KPK, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat kritik lantaran tidak langsung menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan tersangka, Rabu (24/5).
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan sikap KPK tersebut. Apalagi, Hasbi selama ini dianggap kurang kooperatif karena beberapa kali mangkir.
"Ya, agak aneh dan menyayangkan KPK kok sekarang standarnya semakin menurun," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (25/5).
Baca Juga:
KPK Tidak Tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan Meski Sudah Jadi Tersangka
Boyamin menyoroti tindakan tak lazim penyidik KPK, tidak seperti memperlakukan tersangka-tersangka sebelumnya yang setelah dipanggil langsung ditahan.
"Kalau tiba-tiba ini tidak ditahan, maka KPK semakin menurun sekarang kualitasnya. Sudah tidak sesuai standar harusnya ditahan tapi tidak ditahan," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sikap KPK yang hanya menunjukkan taringnya terhadap kasus-kasus korupsi bernilai kecil.
Boyamin lantas membandingkan dengan sikap Kejaksaan Agung, yang berani langsung menahan selevel menteri pasca-melakukan pemeriksaan tersangka.
"Kalah dengan Kejaksaan Agung," tegas Boyamin.
Baca Juga:
Penuhi Panggilan KPK, Sekretaris MA Hasbi Hasan Irit Bicara
Diketahui, Sekretaris MA Hasbi Hasan tidak ditahan dan melenggang meninggalkan gedung KPK, pasca-menjalani pemeriksaan, kemarin. Hasbi merupakan tersangka suap pengurusan perkara di MA.
KPK sudah mengungkap dugaan aliran uang Rp 11,2 miliar ke Hasbi terkait pengurusan perkara Nomor: 326 K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.
Lembaga antirasuah sebelumnya telah memproses hukum 15 orang tersangka dalam kasus ini.
Mereka ialah Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh; Hakim Yustisial sekaligus asisten Gazalba, Prasetio Nugroho; staf Gazalba, Redhy Novarisza; Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu; Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Edy Wibowo.
Kemudian PNS pada Kepaniteraan MA yaitu Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA Nurmanto Akmal dan Albasri; pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno; serta Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto; dan Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi. (Pon)
Baca Juga:
KPK Ultimatum Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk Kooperatif
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
