KPK Ultimatum Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk Kooperatif
Andika Pratama - Rabu, 17 Mei 2023
Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini, Rabu (17/5).
Lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.
Baca Juga
KPK Dalami Mobil McLaren-Ferrari ke Sekretaris MA Hasbi Hasan
"Kami mengingatkan keduanya agar kooperatif hadir memenuhi panggilan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/5).
Ali mengatakan proses pemeriksaan merupakan ruang bagi para tersangka untuk menjelaskan langsung peristiwa pidana yang sedang diusut.
"Kami juga pastikan semua hak-hak para tersangka kami berikan sebagaimana ketentuan," ujarnya.
Baca Juga
KPK Dalami Aliran Suap Hakim Agung Lewat Sekretaris MA Hasan Hasbi
Dalam proses penyidikan ini, KPK telah mencegah Hasbi Hasan dan Dadan Tri bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Hasbi dicegah per tanggal 9 Mei 2023 sampai 9 November 2023, sedangkan Dadan dicegah per tanggal 12 Januari 2023 sampai 12 Juli 2023.
KPK juga telah menggeledah ruang kerja Hasbi. KPK menyita sejumlah dokumen terkait putusan diduga berkaitan dengan kasus yang sedang diusut. (Pon)
Baca Juga
KPK Tetapkan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan Tersangka
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
