LRT Jabodetabek Tabrakan saat Uji Coba, DPR Desak Investigasi Teknis

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 26 Oktober 2021
LRT Jabodetabek Tabrakan saat Uji Coba, DPR Desak Investigasi Teknis

Petugas memeriksa gerbong kereta LRT yang mengalami kecelakaan di ruas Cibubur-TMII, Jakarta, Senin (25/10). ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Insiden tabrakan rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek di kawasan Cibubur menuai sorotan. Kecelakaan itu terjadi saat sedang dilakukan uji coba.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Sosiantomo mendesak pihak terkait melakukan investigasi teknis. Tujuannya untuk mengetahui penyebab tabrakan itu.

Baca Juga

BREAKING NEWS: LRT Tubrukan di Munjul, Jakarta Timur

Menurut dia, investigasi teknis secara menyeluruh baik terhadap prasarana dan sarana kereta LRT harus dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini.

"Termasuk kemungkinan human error mengingat kereta ini masih dalam tahap uji coba," jelas Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/10).

Ia mengingatkan, pasal 175 ayat (1) UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian telah mengamanatkan untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api.

Terkait dengan insiden ini, Sigit mengingatkan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana kereta LRT ini sebelum mendapatkan ijin operasi.

Seperti persyaratan teknis dan kelaikan harus dipenuhi sarana dan prasarana kereta LRT ini sebelum pemerintah memberikan ijin operasi.

"Jangan karena mengejar tenggat operasional, persyaratan teknis dan kelaikan diabaikan," jelas Sigit.

Dua kereta ringan lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek mengalami kecelakaan di jalur layang ruas Cibubur-TMII pada pukul 12.30 WIB. Foto:Istimewa

Berdasarkan UU Perkeretaapian, prasarana dan sarana kereta api wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi sebelum mendapatkan ijin beroperasi.

Dan untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin kelaikan operasi sarana perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan.

Pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

Terkait peristiwa itu, Direktur Utama INKA Budi Noviantoro meminta maaf kepada pada pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan LRT Jabodebek.

Khususnya pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Juga kepada pihak yang lain-lain yang terkait PT KAI, LRT Jabodebek," lanjutnya.

Ia menjelaskan, tabrakan terjadi lantaran trainset 29 melaju dengan kecepatan di atas standar ketika sedang dilangsir atau dipindahkan ke jalur lain.

Sehingga menabrak trainset nomor 20 yang dalam kondisi diam atau terparkir. Oleh sebab itu, terindikasi adanya human error pada kecelakaan tersebut.

Namun, penyebab pasti kecelakaan masih akan di investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Nantinya, KNKT akan memeriksa train control management system untuk mengetahui kecepatan trainset 29 yang menyebabkan tabrakan dengan trainset 20.

Sebagai informasi, pembangunan LRT Jabodebek pada tahap 1 terdiri dari beberapa lintasan, yakni rute Cawang-Cibubur, rute Cawang-Dukuh Atas, serta rute Cawang-Bekasi Timur.

LRT Jabodebek ditargetkan beroperasi 2022 dengan 18 titik stasiun pemberhentian.

Adapun pengerjaan proyek transportasi tersebut melibatkan sejumlah BUMN, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan PT INKA (Persero). (Knu)

Baca Juga

Polisi Sebut Tabrakan LRT Cibubur Kecelakaan Kerja

#LRT #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Bagikan