Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 11 November 2022
Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron

omisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Merebaknya kasus gangguan ginjal akut pada anak menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak. Kasus tersebut disebut akibat adanya celah kebijakan hingga peraturan yang tidak sesuai antar pemangku kepentingan.

"Gangguan ginjal akut anak ini saya kira ada bolong-bolong kebijakan, ada kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, ada yang tidak melibatkan BPOM,” kata anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo kepada MerahPutih.com, Kamis (10/11).

Baca Juga

BPKN Siap Pidanakan Perusahaan yang Diduga Sebabkan Kasus Ginjal Akut

Untuk itu, kata Handoyo, pihaknya menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Ia menjelaskan, RUU POM mengatur sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi setiap orang yang memproduksi obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, meliputi keamanan, khasiat atau manfaat, mutu dan gizi.

“Sehingga menimbulkan efek jera di kemudian hari siapa pun yang akan bermain-main, ‘mengambil manfaat sesaat tapi mengorbankan jiwa manusia, masyatakat’ saya kira itu juga harus ada sanksi yang signifikan buat RUU perbaikan ke depan,” tegas dia.

Baca Juga

Polri Periksa 175 Sampel Urine dan Darah Pasien Kasus Ginjal Akut

Handoyo mengatakan, saat ini RUU POM tengah dalam proses harmonisasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Proses harmonisasi ini penting dalam rangka penyempurnaan sebelum dibawa ke sidang paripurna maupun ke pemerintah.

“Harmonisasi dengan badan legislasi karena ini adalah usul inisiasi. Saya kira nanti penyempurnaan secara menyeluruh di tingkat parlemen," imbuhnya.

Lebih lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, RUU POM bisa disahkan dalam waktu dekat.

“Dan menjadi kado yang baik buat kesehatan kita, fungsi perlindungan kepada konsumen, perlindungan pada masyarakat, buat dari sisi kesehatan terutama dari obat, makanan dan minuman,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Tugas Tim Pencari Fakta Gangguan Ginjal Akut yang Dibentuk BPKN

#Gagal Ginjal #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Anggota DPR Arzeti Bilbina mendukung perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia dan penyandang disabilitas.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 November 2025
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Kemenkes dan BPOM perlu dilibatkan dalam pendistribusian multivitamin ke SPPG.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Indonesia
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk memastikan kebersihan dapur MBG.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Berita Foto
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Indonesia
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Keracunan massal MBG kini jadi persoalan serius. Komisi IX DPR menilai, bahwa MBG harus dibatasi 2 ribu porsi per hari.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Indonesia
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Komisi IX DPR menanggapi kasus jantung WNA Australia yang tertinggal di Bali. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran serius dan harus segera diusut.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Indonesia
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Anggota Komisi IX DPR, Cellica Nurrachadiana, menyoroti maraknya kasus keracunan massal MBG. Ia pun menekankan adanya pengawasan ketat.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Indonesia
Marak Keracunan Menu MBG, DPR Dorong BGN Libatkan Ahli Independen
Ahli kesehatan dan gizi layak masuk tim investigasi ungkap pemicu keracunan MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Marak Keracunan Menu MBG, DPR Dorong BGN Libatkan Ahli Independen
Indonesia
Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh
Lebih dari 5000 anak menjadi korban keracunan MBG karena makanan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh
Bagikan