Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh

MerahPutih.com - Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan publik terhadap kualitas pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.

Berdasarkan laporan pemerintah, sekitar 5.000 anak menjadi korban karena makanan yang disajikan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memanggil para pengelola dapur MBG. Ia menilai langkah tersebut penting sebagai evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan besar yang manfaatnya sangat dirasakan oleh anak-anak dan orang tua. Karena itu, Presiden harus turun langsung memberi arahan kepada pengelola dapur, agar mereka paham standar penyajian dan keamanan pangan yang benar,” kata Zainul dalam keterangan pers, Selasa (23/9).

Baca juga:

DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

Banyak Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, BGN Janji Memperkuat Pengawasan

Zainul menegaskan kualitas pelaksanaan program MBG tidak boleh dikompromikan. Menurutnya, kasus keracunan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keselamatan anak-anak.

“Keracunan makanan sangat berbahaya, apalagi bagi anak usia sekolah yang masih rentan. Jangan sampai program yang niatnya mulia justru menimbulkan korban,” tegas legislator asal Dapil Jawa Barat IV itu.

Ia menilai kelemahan pengelolaan dapur menjadi faktor utama terjadinya keracunan. Karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan pengelola memahami standar higienitas dan penggunaan bahan makanan yang layak.

Baca juga:

301 Siswa di Bandung Barat Keracunan Usai Santap MBG, Polda Jabar Turun Tangan Lakukan Penyelidikan

Disorot Karena Dugaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi MBG Fiktif, Begini Tanggapan Badan Gizi Nasional

Selain itu, Zainul mendukung rencana Presiden memanggil langsung para pengelola dapur MBG. Menurutnya, hal tersebut akan meningkatkan rasa tanggung jawab sekaligus mempertegas standar kerja yang harus dipatuhi.

“Kalau Presiden sendiri yang memberi arahan, tentu para pengelola akan lebih serius. Arahan Presiden akan menjadi pedoman, sehingga tidak ada lagi ruang untuk kelalaian,” ujarnya.

Zainul juga mendesak pemerintah memperkuat rantai pengawasan program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

“Jangan sampai bahan baku yang sudah tidak segar tetap dipakai. Jangan ada lagi proses masak yang tidak memperhatikan standar kesehatan. Semua ini demi menjamin anak-anak kita mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi,” tandasnya. (Pon)