Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 11 November 2022
Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron

omisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: DPR RI

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Merebaknya kasus gangguan ginjal akut pada anak menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak. Kasus tersebut disebut akibat adanya celah kebijakan hingga peraturan yang tidak sesuai antar pemangku kepentingan.

"Gangguan ginjal akut anak ini saya kira ada bolong-bolong kebijakan, ada kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, ada yang tidak melibatkan BPOM,” kata anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo kepada MerahPutih.com, Kamis (10/11).

Baca Juga

BPKN Siap Pidanakan Perusahaan yang Diduga Sebabkan Kasus Ginjal Akut

Untuk itu, kata Handoyo, pihaknya menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Ia menjelaskan, RUU POM mengatur sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi setiap orang yang memproduksi obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, meliputi keamanan, khasiat atau manfaat, mutu dan gizi.

“Sehingga menimbulkan efek jera di kemudian hari siapa pun yang akan bermain-main, ‘mengambil manfaat sesaat tapi mengorbankan jiwa manusia, masyatakat’ saya kira itu juga harus ada sanksi yang signifikan buat RUU perbaikan ke depan,” tegas dia.

Baca Juga

Polri Periksa 175 Sampel Urine dan Darah Pasien Kasus Ginjal Akut

Handoyo mengatakan, saat ini RUU POM tengah dalam proses harmonisasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Proses harmonisasi ini penting dalam rangka penyempurnaan sebelum dibawa ke sidang paripurna maupun ke pemerintah.

“Harmonisasi dengan badan legislasi karena ini adalah usul inisiasi. Saya kira nanti penyempurnaan secara menyeluruh di tingkat parlemen," imbuhnya.

Lebih lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, RUU POM bisa disahkan dalam waktu dekat.

“Dan menjadi kado yang baik buat kesehatan kita, fungsi perlindungan kepada konsumen, perlindungan pada masyarakat, buat dari sisi kesehatan terutama dari obat, makanan dan minuman,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Tugas Tim Pencari Fakta Gangguan Ginjal Akut yang Dibentuk BPKN

#Gagal Ginjal #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
Ompreng MBG diduga mengandung minyak babi. Komisi IX DPR pun menagih hasil investigasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
Indonesia
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Pengawasan terhadap implementasi magang juga diperlukan agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja murah
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Indonesia
Cegah Perundungan, Legislator: Stop Normalisasi Kekerasan, Termasuk yang Dibungkus Candaan
Nduk Nik menilai perundungan bukan hanya melukai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mencerminkan darurat empati di kalangan anak-anak dan remaja.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
Cegah Perundungan, Legislator: Stop Normalisasi Kekerasan, Termasuk yang Dibungkus Candaan
Indonesia
KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri, Anggota DPR: Ironi karena Terkesan Dukung #kaburajadulu
Menurut anggota Komisi IX DPR dorongan KemenP2MI justru melemahkan kedaulatan sistem ketenagakerjaan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri, Anggota DPR: Ironi karena Terkesan Dukung #kaburajadulu
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Legislator Ajak Masyarakat untuk Waspada
Peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan terjadi di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
Kasus COVID-19 Melonjak, Legislator Ajak Masyarakat untuk Waspada
Indonesia
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Mei 2025
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Berita Foto
RDPU Pasien dan Masyarakat Korban Dugaan Malapraktik dengan Komisi IX DPR
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Didik Setiawan - Senin, 19 Mei 2025
RDPU Pasien dan Masyarakat Korban Dugaan Malapraktik dengan Komisi IX DPR
Berita Foto
RDP Kepala BGN dengan Komisi IX DPR Bahas Tambahan Anggaran MBG Senilai Rp 50 Triliun
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (lima kiri) berfoto bersama ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene (keenam kanan) dan Sejumlah Anggota Komisi IX DPR usai Rapat Dengar Pendat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 06 Mei 2025
RDP Kepala BGN dengan Komisi IX DPR Bahas Tambahan Anggaran MBG Senilai Rp 50 Triliun
Indonesia
Banyak Siswa Keracunan, Komisi IX DPR Minta Program MBG Dievaluasi
Komisi IX DPR meminta program MBG dievaluasi, setelah siswa MAN 1 Cianjur mengalami keracunan massal.
Soffi Amira - Rabu, 23 April 2025
Banyak Siswa Keracunan, Komisi IX DPR Minta Program MBG Dievaluasi
Indonesia
Siswa di Cianjur Keracunan Usai Santap MBG, DPR Minta Semua Vendor Penyedia Diaudit
Anggota Komisi IX DPR menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
Siswa di Cianjur Keracunan Usai Santap MBG, DPR Minta Semua Vendor Penyedia Diaudit
Bagikan