Cegah Perundungan, Legislator: Stop Normalisasi Kekerasan, Termasuk yang Dibungkus Candaan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
Cegah Perundungan, Legislator: Stop Normalisasi Kekerasan, Termasuk yang Dibungkus Candaan

Ilustrasi. (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengecam keras aksi perundungan terhadap seorang remaja di Bondowoso, Jawa Timur, yang videonya viral dan mengundang keprihatinan luas masyarakat.

Perempuan yang akrab disapa Nduk Nik itu menilai tindakan tersebut bukan hanya melukai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mencerminkan darurat empati di kalangan anak-anak dan remaja.

“Saya sangat prihatin dan mengecam keras aksi perundungan ini. Tindakan seperti ini tidak bisa ditoleransi dan harus segera ditindak tegas,” tegas Nihayatul dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7).

Ia pun mengapresiasi langkah cepat polisi menangkap enam orang tersangka pelaku perundungan. Namun ia meminta aparat untuk memastikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang.

"Saya tentu apresiasi aparat penegak hukum yang sudah turun tangan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah jaminan pelaku mendapat proses hukum yang adil, dan memberikan efek jera. Tentunya agar kasus serupa tidak lagi terulang," ujarnya.

Baca juga:

Mulai Tahun Ajaran Baru, Gubernur Jateng Ingatkan Tidak Ada Bully di Sekolah Rakyat

Legislator asal Dapil Jatim III itu juga menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, perundungan bukan sekadar persoalan individu, tetapi mencerminkan krisis nilai dan empati di tengah masyarakat, terutama di kalangan muda.

“Perlu ada pendekatan menyeluruh, mulai dari pendidikan, pengawasan orang tua, hingga sistem sekolah yang inklusif dan peduli. Saya melihat ada semacam krisis nilai dan empati di masyarakat, di lingkungan kaum muda kita. Ini tentu PR besar yang harus segera dicari jalan penyelesaiannya,” ujarnya.

Baca juga:

Parents Tinggal di Jakbar Wajib Tahu, 4 Puskesmas Buka Layanan Psikologis Klinik Anak Korban Bully

Lebih lanjut Nduk Nik mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pihak kepolisian untuk berkolaborasi menangani kasus ini secara menyeluruh, termasuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban dan edukasi bagi pelaku.

"Perlindungan terhadap anak bukan hanya urusan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Dan stop normalisasi kekerasan, termasuk yang dibungkus candaan. Jangan jadi penonton, apalagi pelaku. Bila kita diam, kita turut andil dalam budaya kekerasan," pungkasnya. (Pon)

#Bullying #Kasus Bullying #Komisi IX DPR #Kasus Perundungan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan
Kasus ini menjadi sorotan media setelah Angga Bagus Perwira (12), siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer, meninggal dunia pada Sabtu (11/10) di kelas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan
Indonesia
Seorang Siswa SMPN 1 Geyer Grobogan Meninggal Akibat Perundunga, 10 Guru Diperiksa Polisi
Penyidik masih melakukan gelar perkara sebelum menentukan tersangka dengan tetap mempertimbangkan sistem perlindungan anak
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Seorang Siswa SMPN 1 Geyer Grobogan Meninggal Akibat Perundunga, 10 Guru Diperiksa Polisi
Indonesia
Siswa SMPN I Geyer Grobogan Meninggal Diduga Karena Perundungan, Kepala Sekolah Harus Tanggung Jawab
Angga ditemukan tidak bernyawa di ruang kelas VII pada Sabtu (11/10), sekitar pukul 11.00 WIB.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Siswa SMPN I Geyer Grobogan Meninggal Diduga Karena Perundungan, Kepala Sekolah Harus Tanggung Jawab
Indonesia
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Kemenkes dan BPOM perlu dilibatkan dalam pendistribusian multivitamin ke SPPG.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Indonesia
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk memastikan kebersihan dapur MBG.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Berita Foto
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Indonesia
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Keracunan massal MBG kini jadi persoalan serius. Komisi IX DPR menilai, bahwa MBG harus dibatasi 2 ribu porsi per hari.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Indonesia
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Komisi IX DPR menanggapi kasus jantung WNA Australia yang tertinggal di Bali. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran serius dan harus segera diusut.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Indonesia
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Anggota Komisi IX DPR, Cellica Nurrachadiana, menyoroti maraknya kasus keracunan massal MBG. Ia pun menekankan adanya pengawasan ketat.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Bagikan