Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Siswa di Cianjur Keracunan Usai Santap MBG, DPR Minta Semua Vendor Penyedia Diaudit

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
Siswa di Cianjur Keracunan Usai Santap MBG, DPR Minta Semua Vendor Penyedia Diaudit

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi. (Foto: media Nasdem)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Puluhan siswa MAN 1 Cianjur mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program MBG pada Senin (21/4).

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Menurutnya, kejadian serupa yang terus berulang menunjukkan adanya masalah serius dalam pelaksanaan MBG di lapangan.

"Ini sangat memprihatinkan. MBG itu tujuannya mulia, untuk bantu anak-anak kita dapat gizi yang layak dan cegah stunting. Tapi kalau malah bikin sakit, ini alarm keras buat semua pihak," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (23/4).

Baca juga:

KLB Siswa Keracunan MBG Cianjur, BGN Kirim Sampel Makanan ke Lab

Politikus Partai NasDem ini menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga pengawasan keamanan pangan di sekolah-sekolah.

"Kami di Komisi IX akan minta penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan semua pihak terkait. Kami dorong audit total terhadap vendor-vendor penyedia MBG di seluruh Indonesia," tegas legislator dari Dapil Jawa Timur ini.

Nurhadi juga menekankan pentingnya penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ada temuan kelalaian atau pelanggaran prosedur, ia menuntut sanksi tegas dan transparan.

"Gak bisa main-main. Anak-anak sekolah adalah generasi masa depan. Harusnya mereka dilindungi, bukan jadi korban makanan yang asal-asalan," katanya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Siswa SD di Papua Meninggal Keracunan Usai Menyantap MBG

Nurhadi juga mendorong agar pemerintah daerah serta dinas kesehatan turun tangan lebih aktif. Pengawasan rutin dan pelatihan bagi penyedia makanan di sekolah dinilai wajib agar insiden serupa tak terulang.

"Komisi IX tetap dukung penuh program peningkatan gizi. Tapi harus dijalankan dengan aman, bertanggung jawab, dan profesional," tutup dia. (Knu)

#Makan Bergizi Gratis #Keracunan #DPR RI #Komisi IX DPR #Cianjur
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Area depan Gedung MK pun cenderung sepi tanpa kerumunan massa. Namun, sejumlah orang tampak mulai menunggu kedatangan massa aksi sambil duduk di area pinggir trotoar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Bagikan