RDPU Pasien dan Masyarakat Korban Dugaan Malapraktik dengan Komisi IX DPR

Didik SetiawanDidik Setiawan - Senin, 19 Mei 2025
RDPU Pasien dan Masyarakat Korban Dugaan Malapraktik dengan Komisi IX DPR

Merahputih.com - Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Kelompok pasien/masyarakat dugaan malapraktek dengan Komisi IX DPR membahas dugaan malapraktik atau kelalaian medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan dokter terhadap pasien disejumlah rumah sakit. (MP/Didik Setiawan).

Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Korban malapraktik mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Korban malapraktik mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
#Komisi IX DPR #DPR #Korban Malapraktik
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
DPR menegur keras Pertamina usai viral pengendara di Jawa Timur alami motor brebet setelah isi Pertalite. DPR desak audit mutu dan transparansi hasil uji BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang
Indonesia
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Gerindra memastikan Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Bagikan