KPU Tanggapi Dugaan Pencatutan Nama 98 Anggota KPUD oleh Parpol
Andika Pratama - Senin, 08 Agustus 2022
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (tengah) meninjau proses verifikasi administrasi calon partai politik di salah satu hotel di Jakarta, Minggu (7/8). ANTARA/Fauzi Lamboka.
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi adanya dugaan pencatutan nama-nama anggota KPUD ke dalam data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diunggah oleh partai politik.
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari meminta parpol untuk segera memperbaiki data di Sipol hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Baca Juga
"Pendaftarannya kan sampai 14 Agustus. Sampai batas akhir pendaftaran, nanti semua nama anggota masuk," kata Hasyim di Jakarta, Senin (8/8).
Menurut Hasyim, nama-nama yang dicatut parpol dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai salah satu persyaratan yang sudah ditetapkan Undang-Undang (UU).
Ia belum mengumumkan secara komprehensif terkait nama yang dicatut tersebut karena akan diakumulasikan setelah tahap waktu proses pendaftaran parpol 1-14 Agustus 2022 usai.
Baca Juga
Anis Matta, Fahri Hamzah dan Deddy Mizwar Resmi Daftarkan Partai Gelora ke KPU
KPU juga membuat link di website untuk publik agar bisa memeriksa dirinya apakah namanya dicatut oleh partai politik.
"Dengan cara memasukkan NIK apakah mereka terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak dan bisa melakukan pengaduan ke KPU," ucap Hasyim Asy'ari.
Berdasarkan data yang disampaikan KPU, sebanyak 98 nama anggota KPUD pada 22 provinsi dicatut namanya menjadi kader parpol.
Rinciannya, empat personalia sekretariat KPU Provinsi (unsur Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN), 22 komisioner KPU Kab/Kota, dan 72 personalia sekretariat KPU Kab/Kota (terdapat 80 persen berasal dari PPNPN. (Knu)
Baca Juga
Partai Politik Lokal Aceh Mulai Daftar Buat Ikuti Pileg 2024
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
