KPU Rangkul Tokoh Agama Ajak Umat Ikut Sukseskan Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 18 Januari 2023
KPU Rangkul Tokoh Agama Ajak Umat Ikut Sukseskan Pemilu 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendekati sejumlah tokoh agama untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024.

Salah satunya melakukan kunjungan ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam rangka audiensi menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

KPU Pastikan Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Terbuka

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, beraudiensi dengan KWI merupakan lanjutan dari kegiatan bersilaturahmi dengan para pemimpin tokoh agama.

Pasalnya, sebelumnya, KPU telah mengunjungi lembaga masyarakat keagamaan lainnya. Seperti Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

“Intinya, kami mohon dukungan, mohon bantuan kerja sama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Hasyim usai melakukan dialog tertutup dengan pimpinan KWI di Jakarta Pusat, Rabu (18/1).

Hasyim menuturkan, KPU menyadari tidak bisa bekerja sendiri dan harus mendapat dukungan dari segenap komponen masyarakat termasuk KWI.

Dalam hal ini, KPU berharap, para pimpinan agama termasuk KWI untuk memberikan himbauan jemaahnya untuk bersama-sama menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Juga:

KPU Papua Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran Pemilu 2024

Sehingga dapat diselenggarakan dengan, aman, lancar, damai, demokratis dan berintegritas.

“Kami meyakini bahwa pimpinan KWI, fatwa didengar oleh warga atau jemaahnya baik itu menjadi pemilih maupun aktivitas partai politik (parpol) pada Pemilu 2024,” ucapnya.

Pimpinan KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin juga mengatakan bahwa pihaknya telah diteguhkan oleh KPU, agar tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi juga ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu.

KWI akan mendukung KPU pidan berharap agar terjadi integrasi bangsa melalui pemilu 2024 mendatang.

"Kami sebagai para pemimpin agama diteguhkan oleh pimpinan KPU untuk mengajurkan kepada jemaat, untuk tidak hanya sebagai para pemilih aktif, tetapi juga ikut sebagai penyelenggara," ungkap Antonius Subianto. (Knu)

Baca Juga:

RDP dengan Komisi II DPR, Koalisi Sipil Beberkan Chat Dugaan Instruksi KPU Loloskan Gelora

#KPU #Tokoh Agama #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan