KPU Gandeng TNI-Polri Cegah Kendala Distribusi Logistik Pemilu

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 08 Agustus 2023
KPU Gandeng TNI-Polri Cegah Kendala Distribusi Logistik Pemilu

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke daerah rawan konflik dan daerah yang sulit diakses.

Sebab, TNI dan Polri punya armada, peralatan, dan pasukan yang kuat untuk menembus daerah-daerah semacam itu.

Baca Juga:

KPU Coret Aldi Taher dari Bakal Caleg DPRD DKI Jakarta

"Kita akan bekerja sama dengan TNI/Polri, termasuk juga dukungan untuk distribusinya terutama di daerah-daerah yang terdalam, terluar, yang sulit diakses," kata Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat di Jakarta, Senin (7/8).


Yulianto meyakini, kerja sama ini akan terjalin dengan baik mengingat KPU sudah sering meminta bantuan TNI dan Polri untuk membantu distribusi logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya.


Dia pun meyakini, pelibatan dua institusi tersebut bakal membuat distribusi logistik Pemilu 2024 tiba tepat waktu di semua TPS, yakni sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Yulianto menambahkan, selain rencana kerja sama dengan dua institusi tersebut, pihaknya juga sudah melakukan persiapan internal.

Baca Juga:

KPU Bakal Umumkan DCS Pada 19 sampai 23 Agustus 2023

"KPU RI sudah meminta semua KPU provinsi dan kabupaten/kota memetakan jalur pendistribusian logistik yang paling efisien dan aman," jelas dia.

Sehingga, distribusi logistik bisa tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat jenisnya.

"Jadi harus dipetakan dari sekarang dan itu sudah. Sehingga nanti proses berikutnya misalnya dari pelabuhan, dari bandara itu butuh waktu makan berapa lama koordinatnya di mana, itu sudah dipetakan," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU DKI Keluhkan Gudang Logistik di Jakarta yang Minim

#TNI-Polri #KPU #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Bagikan