KPU DKI Butuh GOR untuk Logistik Pemilu Per Kecamatan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 11 Oktober 2023
KPU DKI Butuh GOR untuk Logistik Pemilu Per Kecamatan

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta terus mematangkan persiapan logistik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita di DKI setidaknya butuh satu tempat per kecamatan berupa GOR (gelanggang olahraga) atau setara GOR," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata saat dikonfirmasi awak media, Rabu (11/10).

Baca Juga:

KPU Ingatkan Capres Cawapres Soal Visi Misi yang Harus Sejalan dengan Parpol Pengusung

Lanjut Wahyu, GOR tersebut nantinya difungsikan untuk penghitungan surat suara pencoblosan.

"Untuk rekapitulasi dan penampungan sementara kotak suara pasca-pungut hitung," sambungnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Andri Yansyah sebelumnya mengatakan bahwa seluruh gelanggang olahraga (GOR) di Jakarta disediakan untuk logistik Pemilu 2024.

Langkah ini bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI yakni untuk lokasi logistik kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Pemilu yang dimaksud untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca Juga:

KPU DKI Terima Dokumen Pencermatan Rancangan DCT 18 Parpol

Andri mengatakan, pihaknya dan KPU telah pemeriksaan sejumlah GOR di Ibu Kota beberapa waktu lalu. KPU DKI sendiri yang menentukan GOR yang memang bisa dipakai dan GOR yang tidak bisa dipakai.

"Jadi kemarin itu kita sudah melakukan survei bersama dengan KPU," terangnya.

Lanjut dia, dari semua kecamatan yang tersebar di DKI, ada 11 GOR yang tidak dapat digunakan karena masih dalam tahap revitalisasi total.

"Iya semua GOR, kecuali GOR yang ada revitalisasi. Karena tahun ini ada 11 GOR (yang direvitalisasi)," tuturnya.

"Yang jelas ada 11 yang direvitalisasi total. Jadi bangun baru karena memang sudah rata. Di Timur (Jaktim) satu paket ada 4 GOR. Di Selatan (Jaktim) ada 4 GOR. Dan di Pusat (Jakpus) ada 3 GOR," sambungnya. (Asp)

Baca Juga:

Pendaftaran Capres ke KPU Makin Dekat, Giring Minta Kaesang Ojo Kesusu

#Pemilu 2024 #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan