KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim Sebagai Buronan
Wakil ketua KPK Saut Situmorang ungkapkan Sjamsul Nursalim jadi buronan KPK (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim sebagai buronan alias masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Diketahui Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim telah ditetapkan lembaga antirasuah sebagai tersangka kasus korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Baca Juga: Sjamsul Nursalim Tersangka SKL BLBI, KPK Incar Rampas Aset Bos Gajah Tunggal
"Iya DPO iya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditanya awak media soal status Sjamsul di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8).
Saut belum menjelaskan ihwal surat keterangan DPO itu sudah dikirimkan ke kepolisian internasional (interpol) atau belum. Namun, ia memastikan surat itu sudah disiapkan oleh pihak Deputi Penindakan.
"Saya belum tahu teknisnya seperti apa tapi kemarin dari deputi sudah menyiapkan itu," ujar Saut.
Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim senduru sudah dua kali dipanggil KPK sebagai tersangka kasus korupsi SKL BLBI. Namun, bos PT Gajah Tunggal itu tak kunjung mengindahkan pemanggilan KPK. Tak ada surat keterangan maupun alasan ketidakhadiran, baik dari Sjamsul maupun Itjih.
Sjamsul dan Itjih Nursalim dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sjamsul diduga menjadi pihak yang diperkaya Rp4,58 Triliun atas terbitnya SKL BLBI.
KPK sendiri telah memanggil keduanya untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jum'at (28/6) lalu. Namun, keduanya mangkir. Kabag Pemberitaan Yuyuk Andriani menyebutkan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait ketidakhadiran Sjamsul dalam agenda pemeriksaan tersebut.
"Belum diperoleh informasi alasan ketidakhadiran keduanya," ujar Yuyuk saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).
Di tengah penyidikan Sjamsul, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus SKL BLBI.
Baca Juga: KPK Minta Sjamsul Nursalim Serahkan Diri
"Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut. Membatalkan putusan Putusan pengadilan tipikor pada Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019, yang mengubah amar Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018," ujar Juru Bicara MA Abdullah di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/7).
Atas dasar itu, MA meminta agar terdakwa Syafruddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging). Selain itu, hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya agar dipulihkan.(Pon)
Baca Juga: Sjamsul Nursalim dan Istrinya Akan Disidangkan Secara In Absentia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Menkeu Segera Lepas Tanah Sitaan BLBI Buat Rusun, Minta Ukuran Tipe 45 Biar Rakyat Nyaman Tinggal
Satgas BLBI di Ujung Tanduk, Menkeu Purbaya: Hasilnya Enggak Banyak-Banyak Amat, Membuat Ribut Saja
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Menteri Maruarar Usul ke Prabowo Sulap Lahan 'Tidur' BLBI di Karawaci jadi Perumahan
Aset BLBI Dilimpahkan ke Kementerian/Lembaga untuk Bangun Rumah Dinas hingga Politeknik
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Belum Laku, Aset Tommy Soeharto Kembali Dilelang Kemenkeu