KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru Kasus e-KTP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 23 Maret 2017
KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru Kasus e-KTP

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengusaha Andi Narogong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Andi diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga memenuhi klausul untuk ditetapkan sebagai tersangka.

"AA sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kita sudah menerbitkan sprindik baru. Hari ini KPK melakukan beberapa kegiatan penyidikan, mulai dari pengeledahan di tiga lokasi di Cibubur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/3).

Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan secara rinci terkait penangkapan terhadap Andi Narogong, Kamis (23/3) siang tadi di kawasan Jakarta Selatan. Pasalnya, saat ini tim masih berada di lapangan.

"Yang kedua, penyidik KPK juga sudah melakukan penangkapan terhadap AA menjelang siang ini, dan kami masih melakukan pemeriksaan. Kita diberikan waktu oleh undang-undang maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan langkah hukum berikutnya," ujar mantan peneliti ICW ini.

Febri juga mengungkapkan bahwa alasan penangkapan terhadap pengusaha yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Ketua DPR Setya Novanto ini merupakan kebutuhan penyidikan dan sudah sesuai dengan ketentuam hukum acara bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana korupsi.

"Sehingga kita butuh melakukan penangkapan segera dan melakukan pemeriksaan. Secara paralel, hari ini juga kita melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Cibubur. Ini untuk kebutuhan penyidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," pungkas Febri.

Andi merupakan penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam hal ini, ia merupakan pengusaha yang sudah biasa menjadi rekanan dalam proyek yang dijalankan oleh Kemendagri.‎ Ia pun disepakati untuk menjalani proyek e-KTP ini.‎ (Pon)

Berita terkait saksi Haryani dalam sidang kasus e-KTP baca juga: Mengaku Diancam Penyidik KPK, Miryam Haryani Menangis Di Sidang E-KTP

#Korupsi E-KTP #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Indonesia
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Survei Penilaian Integritas Kota Solo turun menjadi 76,55 masuk kategori warna kuning (waspada) di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
KPK awalnya mematok harga harga limit baju milik terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013, Librato El Arif itu Rp 5.700.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
Bagikan