KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru Kasus e-KTP


Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengusaha Andi Narogong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Andi diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga memenuhi klausul untuk ditetapkan sebagai tersangka.
"AA sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kita sudah menerbitkan sprindik baru. Hari ini KPK melakukan beberapa kegiatan penyidikan, mulai dari pengeledahan di tiga lokasi di Cibubur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/3).
Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan secara rinci terkait penangkapan terhadap Andi Narogong, Kamis (23/3) siang tadi di kawasan Jakarta Selatan. Pasalnya, saat ini tim masih berada di lapangan.
"Yang kedua, penyidik KPK juga sudah melakukan penangkapan terhadap AA menjelang siang ini, dan kami masih melakukan pemeriksaan. Kita diberikan waktu oleh undang-undang maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan langkah hukum berikutnya," ujar mantan peneliti ICW ini.
Febri juga mengungkapkan bahwa alasan penangkapan terhadap pengusaha yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Ketua DPR Setya Novanto ini merupakan kebutuhan penyidikan dan sudah sesuai dengan ketentuam hukum acara bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana korupsi.
"Sehingga kita butuh melakukan penangkapan segera dan melakukan pemeriksaan. Secara paralel, hari ini juga kita melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Cibubur. Ini untuk kebutuhan penyidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," pungkas Febri.
Andi merupakan penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam hal ini, ia merupakan pengusaha yang sudah biasa menjadi rekanan dalam proyek yang dijalankan oleh Kemendagri. Ia pun disepakati untuk menjalani proyek e-KTP ini. (Pon)
Berita terkait saksi Haryani dalam sidang kasus e-KTP baca juga: Mengaku Diancam Penyidik KPK, Miryam Haryani Menangis Di Sidang E-KTP
Bagikan
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
