KPK Harap Perguruan Tinggi Cetak Calon Pemimpin Berintegritas dan Profesional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 13 November 2021
KPK Harap Perguruan Tinggi Cetak Calon Pemimpin Berintegritas dan Profesional

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Kampus Unkhair Ternate, Maluku Utara, Kamis (11/11) (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Universitas kebanggaan masyarakat Maluku Utara, Universitas Khairun diharap bisa mencetak kader-kader pemimpin daerah maupun bangsa yang berintegritas dan profesional

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku salut dengan para mahasiswa yang dengan kekompakannya pada tahun 1998 berhasil melengserkan rezim orde baru yang sudah bertahan selama 32 tahun. Salah satu tuntutan mahasiswa kala itu, adalah pemberantasan korupsi yang kemudian melahirkan KPK.

Baca Juga

KPK Periksa Wabup Sarolangun Terkait Kasus Suap 'Ketuk Palu' DPRD Jambi

Selama 18 tahun berdiri, KPK hingga hari ini belum mampu mengentaskan korupsi di Indonesia. Meskipun, ia mengakui, pemberantasan korupsi bukan hanya kewenangan KPK.

“Kalau KPK dibiarkan berjalan sendirian, bahkan satu abad pun korupsi tidak akan pernah usai. Karena cikal bakal korupsi sudah ada sejak lama. Kini masyarakat Indonesia cenderung permisif atau serba membolehkan dan murah hati dalam memberikan sesuatu,” tutur Alex dalam keterangannya, Jumat (12/11).

Hal itu disampaikan Alex saat memberikan kuliah umum “Pendidikan Antikorupsi” di Kampus Unkhair Ternate, Maluku Utara, Kamis (11/11).

Sementara, Rektor Unkhair M. Ridha Ajam dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia dan jajaran pimpinan berkomitmen untuk menolak korupsi dan segala bentuk perilaku koruptif di lingkungan Unkhair. Beberapa waktu lalu, lanjut Ridha, Unkhair mengikuti evaluasi terkait keterbukaan publik, dan akhir tahun ini, Unkhair menjadi salah satu perguruan tinggi yang paling terbuka.

“Alhamdulillah, dari sekian banyak perguruan tinggi yang mengikuti proses evaluasi, Unkhair menempati urutan ke-6. Selain itu, di hampir semua fakultas, kami menyiapkan komitmen yang harus ditandatangani jajaran pimpinan yang intinya kami menolak korupsi,” ujar Ridha.

Baca Juga

KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Begitu konsennya pihaknya dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus, Unkhair, kata Ridha, juga telah membangun sistem pengaduan online yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Unkhair.

“Dalam rangka mengantisipasi terjadinya korupsi atau penyelewengan kekuasaan, jabatan dan lain-lain, kami membangun beberapa sistem online yang dapat diakses oleh siapa saja untuk melaporkan terkait hal-hal penyelenggaraan perkuliahan atau terkait perilaku koruptif,” kata Ridha.

Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba yang turut hadir menunjukan dukungan kepada mahasiswa dan pengajar Unkhair untuk mengikuti kuliah umum antikorupsi. Menurutnya banyak ilmu dari KPK yang dapat diserap untuk perbaikan sumber daya manusia Maluku Utara ke depan.

“Saya lebih suka hadir di kegiatan kampus. Lebih banyak kita mendapat ilmu dari kehadiran Pak Wakil Ketua KPK. Negara ini banyak salahnya dalam hal tata kelola, jadi perlu dekat-dekat KPK agar tidak tambah banyak salahnya,” ujar Abdul.

Baca Juga

KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana

Lebih lanjut Abdul berharap sosialisasi dan kampanye antikorupsi ini dapat membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang berintegritas. Ia mengaku sangat terbuka menerima saran dan kritik. Menurutnya, demo mahasiswa merupakan peringatan untuk pihaknya agar lebih berhati-hati.

Di akhir paparannya, Alex menjelaskan salah satu alasan korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu dan partai politik memiliki andil terhadap sukses tidaknya program pemberantasan korupsi. Alex berpendapat bahwa demokrasi seharusnya menjadi langkah awal pencegahan korupsi.

“Yang terjadi saat ini perilaku koruptif masih terpelihara. Misalnya, sudah paham calon kepala daerah atau calon anggota dewan mantan pelaku korupsi, tetap dipilih. Padahal KPK tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan bimbingan baik ke pihak penyelenggara pemilu maupun ke pemilih pemilu,” tutup Alex. (Pon)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Bagikan