Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Universitas kebanggaan masyarakat Maluku Utara, Universitas Khairun diharap bisa mencetak kader-kader pemimpin daerah maupun bangsa yang berintegritas dan profesional
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku salut dengan para mahasiswa yang dengan kekompakannya pada tahun 1998 berhasil melengserkan rezim orde baru yang sudah bertahan selama 32 tahun. Salah satu tuntutan mahasiswa kala itu, adalah pemberantasan korupsi yang kemudian melahirkan KPK.
Baca Juga
KPK Periksa Wabup Sarolangun Terkait Kasus Suap 'Ketuk Palu' DPRD Jambi
Selama 18 tahun berdiri, KPK hingga hari ini belum mampu mengentaskan korupsi di Indonesia. Meskipun, ia mengakui, pemberantasan korupsi bukan hanya kewenangan KPK.
“Kalau KPK dibiarkan berjalan sendirian, bahkan satu abad pun korupsi tidak akan pernah usai. Karena cikal bakal korupsi sudah ada sejak lama. Kini masyarakat Indonesia cenderung permisif atau serba membolehkan dan murah hati dalam memberikan sesuatu,” tutur Alex dalam keterangannya, Jumat (12/11).
Hal itu disampaikan Alex saat memberikan kuliah umum “Pendidikan Antikorupsi” di Kampus Unkhair Ternate, Maluku Utara, Kamis (11/11).
Sementara, Rektor Unkhair M. Ridha Ajam dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia dan jajaran pimpinan berkomitmen untuk menolak korupsi dan segala bentuk perilaku koruptif di lingkungan Unkhair. Beberapa waktu lalu, lanjut Ridha, Unkhair mengikuti evaluasi terkait keterbukaan publik, dan akhir tahun ini, Unkhair menjadi salah satu perguruan tinggi yang paling terbuka.
“Alhamdulillah, dari sekian banyak perguruan tinggi yang mengikuti proses evaluasi, Unkhair menempati urutan ke-6. Selain itu, di hampir semua fakultas, kami menyiapkan komitmen yang harus ditandatangani jajaran pimpinan yang intinya kami menolak korupsi,” ujar Ridha.
Baca Juga
KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo
Begitu konsennya pihaknya dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus, Unkhair, kata Ridha, juga telah membangun sistem pengaduan online yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Unkhair.
“Dalam rangka mengantisipasi terjadinya korupsi atau penyelewengan kekuasaan, jabatan dan lain-lain, kami membangun beberapa sistem online yang dapat diakses oleh siapa saja untuk melaporkan terkait hal-hal penyelenggaraan perkuliahan atau terkait perilaku koruptif,” kata Ridha.
Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba yang turut hadir menunjukan dukungan kepada mahasiswa dan pengajar Unkhair untuk mengikuti kuliah umum antikorupsi. Menurutnya banyak ilmu dari KPK yang dapat diserap untuk perbaikan sumber daya manusia Maluku Utara ke depan.
“Saya lebih suka hadir di kegiatan kampus. Lebih banyak kita mendapat ilmu dari kehadiran Pak Wakil Ketua KPK. Negara ini banyak salahnya dalam hal tata kelola, jadi perlu dekat-dekat KPK agar tidak tambah banyak salahnya,” ujar Abdul.
Baca Juga
KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana
Lebih lanjut Abdul berharap sosialisasi dan kampanye antikorupsi ini dapat membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang berintegritas. Ia mengaku sangat terbuka menerima saran dan kritik. Menurutnya, demo mahasiswa merupakan peringatan untuk pihaknya agar lebih berhati-hati.
Di akhir paparannya, Alex menjelaskan salah satu alasan korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu dan partai politik memiliki andil terhadap sukses tidaknya program pemberantasan korupsi. Alex berpendapat bahwa demokrasi seharusnya menjadi langkah awal pencegahan korupsi.
“Yang terjadi saat ini perilaku koruptif masih terpelihara. Misalnya, sudah paham calon kepala daerah atau calon anggota dewan mantan pelaku korupsi, tetap dipilih. Padahal KPK tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan bimbingan baik ke pihak penyelenggara pemilu maupun ke pemilih pemilu,” tutup Alex. (Pon)
