KPK Era Firli Pastikan Bakal Setop Sejumlah Kasus Penyelidikan Korupsi
Gedung KPK. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri memastikan bakal menghentikan sejumlah perkara yang belum selesai pada tahap penyelidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK terdapat syarat untuk menghentikan suatu perkara pada tahap penyelidikan.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri belum bisa menjelaskan secara rinci kasus mana saja yang akan dihentikan pada tahap penyelidikan. Namun, dia memastikan jika kasus tersebut tidak ditemukan bukti permulaan maka bisa dihentikan pada tahap penyelidikan.
Baca Juga
Firli Cs Dianggap Sewenang-Wenang Karena Mutasi Penyidik dan Jaksa KPK Sepihak
"Kalau saat ini UU Nomor 19 tahun 2019 memang ada peluang untuk bisa dihentikan dengan syarat tertentu. Tapi UU lama memang ketika penyelidikan dan tidak ditemukan peristiwa dan bukti permulaan tidak ditemukan, maka tentunya dihentikan," kata Ali di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/1) malam.
Menurut Ali, penghentian penyelidikan kasus didasari karena tidak menemukan bukti permulaan yang kuat. Hal ini pun karena SDM di KPK yang jumlahnya sedikit harus menangani kasus yang cukup banyak.
Meski demikian, Ali belum bisa menyampaikan kasus mana saja yang akan dihentikan pada tahap penyelidikan. Pasalnya, hingga kini masih dalam tahap pengkajian tim lembaga antirasuah.
"Nanti kami sampaikan perkara yang mana setelah dipelajari, dikaji dan dianalisa lebih lanjut yang memang tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sehingga ada kepastian penyelidikan perkara itu dihentikan. Nanti akan kita sampaikan," ungkap Ali.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, KPK tengah mempelajari 363 perkara lama yang masih pada tahap penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan seluruhnya akan dihentikan atau dilimpahkan ke penegak hukum lain.
"Dalam kasus penyelidikan perkara kami sudah melakukan evaluasi terhadap perkara yang sedang dalam penyelidikan. Tercatat kurang lebih 366 perkara yang sedang dilakukan penyelidikan dan KPK sudah merumuskan pertama inventarisasi kembali terhadap seluruh perkara kasus di KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin (27/1) kemarin.
Firli menyebut, terhadap 363 perkara lawas KPK akan memilah untuk menentukan masih laik naik ke tahap penyidikan atau harus dihentikan. Kemudian pilihan lain dengan dilimpahkan ke Polri atau Kejaksaan Agung. "Kalau dilanjutkan, kita akan terbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan," tutup polisi dengan pangkat terakhir bintang tiga itu. (Pon)
Baca Juga
Jika Halangi Penyidikan, Firli Bahuri Bisa Dijerat Obstruction of Justice
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
ICW Desak KPK Periksa Bobby Nasution terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Kantor Kantor Dinas Provinsi Riau Digeledah KPK, Cari Bukti Pemerasan Gubernur
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
KPK Geledah 6 Lokasi di Ponorogo, Amankan Dokumen dan Uang dari Rumah Dinas Bupati
Rumah Hakim Korupsi di Medan Diduga Dibakar, KPK Pantau Pengusutan Polisi
KPK Duga Ada Tanah Negara Dijual ke Negara di Proyek Kereta Cepat Whoosh
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta